Diketahui bahwa pelantikan atau pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden 2024 dijadwalkan pada Sabtu, 20 Oktober 2024.
Dikutip dari laman Instagram MPR RI @mprgoid, disampaikan bahwa lokasi pelantikan akan digelar di Gedung Nusantara, Jakarta. Gedung ini telah digunakan sebagai tempat pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia sejak dilantiknya Presiden Soekarno.
"Pelantikan presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Gedung Nusantara pada 20 Oktober 2024," tulis MPR RI pada Instagram resminya yang dikutip, Kamis (17/10/2024).
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri dan calon wakil menteri yang akan mengisi kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024.
Tidak hanya itu saja, Presiden terpilih Prabowo Subianto, telah melakukan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon Wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024). Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari.
Dari keseluruhan proses pemanggilan dan pembekalan calon menteri dan wakil menteri diketahui bahwa Partai Gerindra dan Golkar mendominasi bakal calon Kabinet Prabowo-Gibran. Gerindra dengan 6 calon menteri dan Golkar dengan 8 calon menteri.
Sedangkan untuk calon wakil menteri diketahui bahwa Gerindra dengan 8 calon Wamen dan Golkar dengan 3 calon Wamen. Ini artinya bahwa Gerindra akan memilki 14 calon menteri/Wamen, sedangkan Golkar dengan 11 calon menteri/Wamen.
Selain itu masih ada Partai Demokrat dengan 3 calon menteri dan 1 calon Wamen, PAN dengan 2 calon menteri dan 2 calon Wamen, PSI dengan 1 calon menteri dan 2 calon Wamen, Gelora dengan 2 calon Wamen, serta Partai Prima dan Garuda masing-masing dengan 1 calon Wamen.
Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan orang non kader untuk menjadi calon menteri, yakni Guru Besar ITB, Yassierli.
Patut dicatat bahwa sampai hari ini satu-satunya partai yang menyatakan sikap dengan tegas untuk berada di luar pemerintahan adalah Partai NasDem. Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menjelaskan alasan partainya tidak masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.
