Madiun- Sebanyak 250 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur memperoleh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan stimulan yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 20 juta rupiah per penerima bantuan dimana rinciannya 17,5 juta rupiah berupa bahan bangunan dan 2,5 juta rupiah berupa uang tunai yang diberikan kepada penerima bantuan untuk membantu membayar upah tukang/pekerja.
Â
Pelaksanaan Program BSPS Tahap I di Kabupaten Madiun pada tahun 2024 sejumlah 250 unit tersebar pada 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gemarang, Kare, Balejero, Wonoasri, Mejayan, Saradan dan Pilangkencang. Melalui Program BSPS ini diharapkan masyarakat MBR yang menghuni rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan cara peningkatan kualitas rumah swadaya.
Program BSPS ini adalah salah satu solusi dari pemerintah pada sektor perumahan melalui Kementerian PUPR dimana pemerintah peduli akan pengurangan angka rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia berupa peningkatan kualitas rumah swadaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta menciptakan generasi emas di masa yang akan datang. Rumah yang layak untuk dihuni merupakan impian semua orang, kesejahteraan dan kemakmuran dapat timbul dari sebuah rumah yang layak huni. Ketahanan bangunan, kecukupan luas ruang, akses sanitasi dan air bersih serta penghawaan dan pencahayaan yang cukup, hal ini merupakan dasar kesejahteraan berawal, karena beriringan dengan kesehatan penghuni rumah yang aman dan nyaman untuk memulai beraktifitas. Namun berbanding terbalik dengan rumah yang tidak layak untuk dihuni, lingkungan yang kumuh, bangunan yang berbahaya bagi keselamatan dapat memicu timbulnya berbagai masalah. Kesehatan yang kurang baik, dapat menghambat tumbuh kembang anak dalam keluarga dan berpengaruh juga pada kenyamanan untuk beraktifitas. Keadaan tersebut merupakan salah satu penyebab terciptanya ketidaksejahteraan.
Â
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan Suprijanto menekankan bahwa program BSPS ini akan terus didorong pelaksanaannya karena sangat bermanfaat bagi masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni. Menurut Iwan, Program BSPS ini diperuntukan kepada mereka yang berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang layak dihuni. Proses pengusulan Program BSPS dilaksanakan berjenjang dari Pemerintah Daerah atau Lembaga Tinggi Negara kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Saya sangat berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan dana untuk membantu saya dalam menjadikan rumah saya menjadi rumah layak huni." ujar Warsito  salah satu penerima bantuan di Desa Winong  Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
Saran dan masukan
Saya sangat mengapresiasi dan medukung program BSPS ini karena diantara banyaknya faktor  kemiskinan salah satu penyebabnya yaitu rumah yang tidak layak untuk dihuni,  mereka yang memperoleh program ini akan merasakan banyak dampak positif yang diperoleh selain rumah yang menjadi layak huni salah satunya yaitu fisik dan pikiran yang lebih sehat serta jernih sehingga lebih semangat dan nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup.
Penulis: Andre Yesevin Hutabarat ( Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mahendra Septa Kuswiantoro (Universitas Kadiri).
