Influencer IKN dan Anggaran Negara

Tidak hanya efektif tetapi juga diperlukan output yang jelas dalam sebuah rumus bernama KPI. Karena berkait dengan uang, bahkan sampai perlu ditetapkan metrik guna mengukur keberhasilan dari seluruh rangkaian konsep sampai eksekusi program. Sektor swasta wajib menentukan ROAS (return of ad spends), atau dengan kata lain berapa respons yang diperoleh dari penggunaan satu satuan pengeluaran. Bentuknya macam-macam, bisa hanya sekadar views atau impresi, juga yang lebih logis lagi yakni laba yang diperoleh dari pengeluaran uang untuk pemasaran atau berkomunikasi tersebut. Selain itu KPI-nya pun bisa kualitatif bisa pula kuantitatif. Tergantung dari oyektif yang ditegaskan pada paper.

Metrik dan ukuran seperti ini lalu berkembang dan diadopsikan ke aspek lain seperti komunikasi internal maupun eksternal, public relation, CSR, dan sebagainya.

Jadi wajar bila ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan anggaran influencer bagi kepentingan proyek pemerintah seperti IKN. Terlebih jika penggunaan biaya tersebut diambil dari anggaran belanja negara, pada sesuatu yang belum tentu membutuhkan keterlibatan influencer. Maka penetapan KPI adalah syarat penting agar anggaran KOL dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, seberapa besar pengaruh influencer kepada follower-nya? Jawabannya relatif tetapi bisa dimonitoring dan diukur. Antara lain tentang responnya, keterlibatannya (engagement), dan siapa saja mereka yang memberi respon tersebut dalam kelompok demografi, psikografi, geografi serta aspek lain. Semua dapat dipotret, sekaligus akan memperoleh gambaran follower influencer A, influencer B dan seterusnya. Pun persentase respon positif, netral ataupun negatif. Manfaat ini akan memberi benefit bagi otoritas untuk setidaknya memotret disparitas pandangan tentang IKN.

Apakah berpengaruh kepada investor yang diharapkan datang dari luar negeri? Hmm....soal ini rasanya mengingatkan ungkapan "jauh panggang dari api". (*)