Keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan sebagai Menkopolhukam seharusnya dilihat dari perspektif logika. Logika bahwa kepentingan konflik sulit untuk tidak terjadi pada seseorang yang berstatus ganda. Yakni menjadi pejabat yang mampu menggerakkan seluruh kebijakan dan infrastrukturnya sebagai penguasa di satu sisi. Dan menjadi kontestan pemilihan umum alias kandidat menjadi pejabat publik masa depan di sisi lain.
Tindakan jelas dan gentle ini sekaligus menghapus multitafsir terhadap pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku tentang hak dan kewajiban seorang pejabat dalam proses pemilu. Rakyat tidak akan bertanya dan menafisirkan sendiri boleh atau tidaknya seorang pejabat incumbent ambil bagian aktif baik sebagai calon maupun pendukung.
Dari enam capres dan cawapres hanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang merupakan freeman. Warga yang bebas dari jabatan. Muhaimin Iskandar masih wakil DPR. Prabowo Subianto adalah menteri kabinet hari ini. Sedang Gibran Rakabuming ialah walikota.
Memahami keputusan Mahfud mutlak adalah cara logis menjadi orang bebas. Sebagaimana Anies dan Ganjar. Logika Mahfud pasti mengaitkan antara seluruh aspek dalam menjalankan demokrasi sebenar-benarnya dan sejujurnya tanpa embel-embel.
Bukan kah menjalankan demokrasi harus penuh dengan cara yang bebas tanpa intervensi siapa pun? Bahkan bebas dari tekanan menjadi pesakitan akibat tersandera persoalan.
Sungguh sangat primitif dan terbelakang memaknai logika Mahfud itu sebagai cara mencari popularitas. Atau dianggap terlambat.
Logika Mahfud dan keputusannya mundur sama sekali tidak ada relevansinya dengan cara mendongkrak popularitas juga telat mikir. Lebih-lebih jika argumentasi ini muncul dari para politikus atau relawan politikus.
Mundur dari jabatan justru merupakan langkat tepat dan terhormat. Ia tidak lagi memiliki kekuasaan yang sangat gampang disalahgunakan. Ia menyerahkan semua fasilitas kembali kepada negara, dan tidak akan sedikitpun memanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ia tidak perlu lagi meminta izin yang berbelit-belit, mengambil cuti yang bahkan bisa mengganggu jalannya lembaga yang ia pimpin.
Para pejabat yang mundur saat akan atau ketika menjabat baik sebagai kandidat atau pendukung merupakan kejelasan logika. Hitam dan putih, jelas, tegas, gamblang. Ini juga menjauhkan dari munculnya bermacam prasangka. Malah seharusnya merupakan pilihan yang paling dapat diterima akal sehat.
Jadi kalau Anda masih tidak mundur dari segala posisi dan jabatan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, memang Anda tak punya malu dan tak tahu diri. Anda mengajarkan kepada rakyat demokrasi, tetapi Anda sendiri yang memutarbaikkan makna-makna demokrasi.(*)
