Majukan Indonesia Perlu Pemerataan Pembangunan di Daerah

Pembangunan Indonesia masih identik dengan Jawa Sentris, istilah untk menjelaskan pembangunan yang lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa atau bagian barat Indonesia. Istilah ini tentu masih relevan karena faktanya banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih tertinggal.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Jogjakarta dan beberapa kota lainnya. Dari 514 kabupaten/kota di Tanah Air, hanya sebagian kecil yang sudah terbangun. Pada 2015, pemerintah menetapkan 122 daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Dalam Perpres itu disebutkan, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Kriteria suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal antara lain, kurangnya perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas dan karakteristik daerah. Artinya, dalam hal ini pemerintah masih belum maksimal meratakan pembangunan. Sila kelima Indonesia yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia” nyatanya masih jauh dari harapan.

Oleh sebab itu, pemimpin Indonesia harus terus memprioritaskan pembangunan daerah. Hal ini yang akan menjadi konsentrasi utama Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesudibjo (HT). Menurut HT, pembangunan di daerah akan mengurangi kesenjangan di Indonesia. Bagi HT, membangun daerah menjadi pilar ekonomi dapat membuat Indonesia cepat jadi negara maju.

"Pembangunan harus diarahkan agar merata sehingga masyarakat di daerah bisa bertumbuh," kata HT, beberapa waktu yang lalu.

Pembangunan juga perlu didasari dengan ekonomi kerakyatan karena terangkatnya ekonomi kalangan menengah ke bawah akan berpengaruh dengan ekonomi nasional. Keberpihakan kepada kalangan bawah di daerah ditunjukan Harry dalam setiap kesempatan. Misalnya saja, beliau dengan partainya memberikan gerobak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Konsep kerakyatan yang diangkat HT tentunya menjadi angin segar bagi kalangan bawah.

Selain itu, partai yang dipimpin HT memiliki program lainnya untuk petani, dan nelayan. Tidak segan-segan HT pun memperintahkan kader partainya untuk turun langsung untuk membangun “Saya ingin kita mampu membangun masyarakat yang tadinya pendapatannya pas-pasan jadi lebih baik. Itu tugas kita,” ujar HT.

Di sisi lain, perlu langkah nyata dan sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah  untuk memajukan pembangunan di daerah. Konsep otonomi daerah bisa terus dilakukan asal pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan juga pengawasan terus dilakukan. Bila setiap daerah dibangun sesuai potensinya, maka kesejahteraan akan dirasakan semua lapisan masyarakat dan pembangunan daerah bisa maju pesat serta merata.