Politik di Saat Pandemi

Arah Pembangunan Negara Kemana?

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak masyarakatnya dalam berdemokrasi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataanya hal tersebut akan berdampak sangat baik dalam pemenuhan hak masyarakat yang memang pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Namun, seyogyanya hubungan sosial yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar selain untuk pemenuhan pribadi perorangan, juga untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sa coba mengutip di bagian alinea terakhirnya yang menegaskan bahwa " dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar hal diatas seharusnya demokrasi yang hendak dilakukan oleh setiap masyarakat yang menjadi penghuni teritorial Indonesia seharusnya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berdasar pada nilai-nilai ketuhanan dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan tanpa harus memunculkan perpecahan dan dengan pertimbangan secara bijaksana dalam rapat permusyawaratan sehingga mampu melahirkan keputusan yang mampu mewakilkan. Yahh, seharusnya begitu bukanya malah terbalik. Kok bisa terbalik?

Yuk kita lihat kenyataan yang terjadi dari kebebasan berdemokrasi yang dicontohkan oleh para elit politik dan wakilnya pala rakyat di Indonesia, kasus pertama yang cukup menarik sebagai gambaran yaitu kasus "Polemik Pengadaan Pakaian Dinas Louis Vuitton DPRD Kota Tanggerang yang berujung Kritik dan Pembatalan" 

Dalam polemik yang terjadi diatas terdapat berbagai asumsi yang bermunculan di khalayak luas, sebab mereka sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi ruh dari proses pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia. Pakaian dengan anggaran yang cukup fantastik dengan merek yang cukup menarik. Kenapa ndak coba make baju adat yah, kayak yang dicontohkan oleh pak Jokowi misalnya harganya yang murah meriah, tak kalah modis sekaligus mempromosikan keunikan bangsa Indonesia yang beragam. Entahlah, dengan dasar apa pengambilan keputusan tersebut dan dengan tujuan apa, kalo pak Jokowi sih sudah jelas yang ingin mempromosikan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah kalo para wakil rakyat tersebut ingin mempromosikan apa? mengingat disaat Pandemi seperti ini kan ndak mungkin masyarakat yang lain mampu membeli merek yang sama dan dengan harga yang sama, maksud saya kalo seandainya para DPRD tersebut berhasil mempromosikan merek dengan harga dan keadaan saat ini. 

Syukur saja di negara yang sudah mulai melek teknologi ini, informasi cepat berkembang alhasil keputusan DPRD tersebut menuai banyak kritikan dari tangan Netizen Indonesia dan berujung pembatalan. 

Sa tunjukan kasus lain yang tengah ramai jadi perbincangan, dengan judul pemberitaan "PDIP Cerita Ide Awal Pemasangan Baliho Puan Maharani" yang dilansir oleh Tempo.co. Tajuk pemberitaan yang cukup menarik dan apasih kaitanya dengan arah pembangunan negara ini?

Spanduk Puan Maharani "Kepak Sayap Kebhinekaan". Foto: nasional.tempo.co

Jika kita menelisik latar belakang seseorang memasang baliho tertentu pasti dengan tujuan, menginformasikan, mencari perhatian, memberikan kejelasan atau menahan panasnya sinar matahari agar tidak terlalu menyengat saat masuk di area tertentu. Yahh latar belakang seperti itu secara umum tak perlu kita ulik lebih jauh lagi. Namun yang memasang baliho dengan muka Ibu Puan Maharani selaku ketua DPR RI akan menjadi berbeda di tengah kehidupan berdemokrasi. Ibu Puan Maharani sendiri dipercayai oleh rakyat dan Parpol PDIP sebagai penyambung lidah rakyat yang ingin menyuarakan keadilan dan kesejahteraan kepada pemerintah atau sederhananya pada Pak Jokowi. Jika dilihat dari kalimat dalam baliho yang dipasang apakah itu pesan penyemangat untuk menghadapi berbagai permasalahan yang tengah terjadi saat ini? seperti Pandemi yang kian menjadi Endemi. Atau ingin menyongsong tahun 2024? 

Berbagai alasan apapun jika tidak untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saya rasa berbagai tindakan yang akan memunculkan persepsi kekecewaan dari masyarakat yang tengah berduka ada baiknya dihindari oleh para petinggi Negara sebab pada merekalah rakyat ini menaruh kepercayaan untuk menyongsong hidup yang lebih baik di kemudian hari. Dua kejadian diatas seharusnya tidak diarahkan untuk kepentingan pribadi, golongan tertentu atau kelompok yang berkepentingan. Namun ada baiknya para petinggi negara, para wakil rakyat harus kembali mengingat tujuan negara ini ingin dibawa kearah mana? dan keadaan apa yang tengah kita hadapi bersama. Marilah saling berbenah bersikap dewasa di tengah keadaan Pandemi COVID-19 yang seharusnya mampu memberikan pelajaran-pelajaran berharga untuk saling menguatkan bukan saling melemahkan dengan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap para elit Politik di negara ini.