Utang publik Indonesia telah menjadi salah satu landasan strategi pembangunan ekonomi negara, yang mencerminkan upaya untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar, memperluas layanan publik, dan menanggapi tantangan ekonomi global. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari $1,37 triliun, Indonesia sangat bergantung pada pendanaan utang untuk mendanai sektor-sektor penting seperti transportasi, energi, kesehatan, dan pendidikan. Hingga kuartal kedua (Q2) 2024, utang publik negara ini telah mencapai Rp16.575,32 triliun, yang menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutannya dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Memahami komposisi, struktur, risiko, dan implikasi kebijakan dari utang yang terus meningkat sangat penting untuk menilai masa depan ekonomi Indonesia.
Komposisi Utang Publik Indonesia
Utang publik Indonesia merupakan struktur multifaset yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta perusahaan publik, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Pemerintah pusat memegang porsi utang publik terbesar, yakni sebesar Rp8.520,49 triliun hingga Q2 2024 yang merepresentasikan 51,41% dari keseluruhan utang publik Indonesia. Beban utang yang sangat besar ini bersumber dari pembiayaan proyek infrastruktur nasional berskala besar seperti jalan tol, pelabuhan, rel kereta api, dan infrastruktur energi, serta merupakan investasi pemerintah untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing nasional. Pemerintah daerah memainkan peran yang lebih kecil, dengan total utang sebesar Rp79,8 triliun (0.48%) pada Q2 2024, relatif terbatas karena pembatasan regulasi terhadap pinjaman dan ketergantungan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat yang diatur pada UU No. 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 Tahun 2023 (untuk tahun anggaran 2024).
Perusahaan publik merupakan penyumbang utang negara yang signifikan lainnya, yang secara kolektif memegang Rp7.975,03 triliun, perusahaan publik non-keuangan sebesar Rp1.071,19 (13,43% dari jumlah keseluruhan utang perusahaan publik) dan keuangan sebesar Rp6.903,84 (86,57%). Struktur ganda ini menyoroti peran pemerintah dan sektor swasta untuk memobilisasi dana dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan nasional di berbagai provinsi. Keterlibatan pemerintah dan sektor swasta ini mencerminkan pendekatan strategis untuk mengurangi tekanan fiskal sekaligus menjaga momentum pembangunan nasional.
Struktur Utang Pemerintah
Pemerintah sebagai pemegang utang publik terbesar dengan tanggung jawab besar kepada pembayar pajak tentu mendapatkan perhatian khusus dan tidak jarang memunculkan desas-desus di khalayak publik yang salah. Lantas, berapa besaran dan bagaimana komposisi sebenarnya utang pemerintah Indonesia saat ini? Struktur utang pemerintah Indonesia mencerminkan pendekatan yang seimbang yang memitigasi risiko fiskal sekaligus memastikan akses ke berbagai sumber pembiayaan. Hingga Q2 2024, sebanyak 70,93% utang negara berdenominasi Rupiah (IDR), yang mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan sisanya, 29,07%, berdenominasi mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan yen, sehingga masih menimbulkan kerentanan terhadap depresiasi mata uang akibat adanya gangguan pasar global. Surat utang merupakan tulang punggung utama dari strategi pembiayaan pemerintah, yang mencakup 86,46% dari total utang pemerintah. Surat utang ini mencakup obligasi domestik dan internasional, obligasi syariah (sukuk), dan surat utang negara, yang memungkinkan pemerintah mengakses pasar modal domestik dan juga global. Surat utang juga menjadi pilihan penting pemerintah karena menawarkan opsi pembiayaan jangka panjang, meskipun tetap membuat negara menghadapi risiko suku bunga dan potensi tantangan perpanjangan saat obligasi jatuh tempo akibat ketidakstabilan fiskal nasional. Pinjaman yang mereprentasikan Rp1.164,18 triliun atau 13,54% dari keseluruhan utang pemerintah, termasuk pinjaman luar negeri melalui perjanjian bilateral dan multilateral dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan sebagainya.
