Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi dilema: memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai keseimbangan di antara keduanya, diperlukan kebijakan energi yang efektif dan efisien. Literasi menjadi suatu aspek penting yang berperan sebagai pilar fundamental untuk mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan tersebut di Indonesia.
Literasi: Fondasi Pemahaman yang Kokoh
Literasi, yang mencakup kemampuan membaca dan memahami informasi secara kritis, merupakan landasan bagi pengambilan keputusan yang bijak. Dalam ranah kebijakan energi yang kompleks, masyarakat perlu memaknai konsep-konsep seperti sumber energi terbarukan, langkah-langkah efisiensi energi, dan dampak lingkungan. Studi tahun 2021 oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi (Puspitek) menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan dukungan terhadap kebijakan energi terbarukan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat yang literat, mampu menguraikan informasi teknis dan mengevaluasi implikasinya, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam diskusi kebijakan. Lebih lanjut, literasi memupuk kemampuan berpikir kritis, yang krusial untuk menganalisis dan mempertanyakan informasi terkait penggunaan energi dan transisi menuju keberlanjutan. Laporan Pusat Penelitian Pew tahun 2019 menyoroti bahwa individu dengan literasi media yang lebih tinggi lebih tahan terhadap misinformasi terkait perubahan iklim. Dalam konteks kebijakan energi, pemikiran kritis semacam ini memungkinkan masyarakat untuk membedakan solusi nyata dari praktik "greenwashing" yang digunakan oleh industri tertentu.
Literasi sebagai Penggerak Pemberdayaan
Melampaui sekedar pemahaman, literasi memberdayakan individu untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Masyarakat yang literat dapat menganalisis platform politik dan memilih kandidat dalam pemilihan umum yang selaras dengan prioritas energi mereka. Studi tahun 2020 oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan kecenderungan memilih kandidat yang pro-lingkungan. Dengan demikian, literasi berperan sebagai katalisator untuk memastikan pemilihan pembuat kebijakan yang akan berfokus pada kelestarian lingkungan Selain itu, literasi memungkinkan individu untuk mengartikulasikan keprihatinan dan preferensi mereka terkait kebijakan energi secara jelas dan persuasif. Hal ini dapat dilakukan melalui peran aktif dengan memberikan rekomendasi tertentu kepada pembuat kebijakan, partisipasi dalam konsultasi publik, atau bahkan dengan membentuk kelompok advokasi masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang literat dapat secara kritis mengevaluasi implementasi kebijakan energi dan meminta pertanggungjawaban pejabat atas keputusan mereka. Kondisi ini akan mendorong transparansi dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam aspek energi dan lingkungan hidup.
Data sebagai Bukti: Dampak Literasi
Keuntungan nyata dari literasi melampaui argumen teoritis. Data memberikan sejumlah gambaran yang meyakinkan. Studi tahun 2018 oleh Bank Dunia menemukan bahwa peningkatan 1% dalam tingkat literasi orang dewasa di negara berkembang berdampak pada penurunan 0,35% dalam emisi karbon dioksida per kapita. Aspek ini menandakan manfaat lingkungan yang nyata dari populasi yang literat. Data lain menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat literasi yang lebih tinggi cenderung menempati posisi yang lebih baik pada Indeks Kinerja Lingkungan (EPI), yang mengukur komitmen suatu negara terhadap kelestarian lingkungan. EPI 2022 menempatkan Denmark, Finlandia, dan Swedia, yang semuanya memiliki tingkat literasi tinggi, di tiga posisi teratas.
Menjembatani Kesenjangan Literasi: Membangun Masyarakat yang Diberdayakan
Meskipun keuntungan literasi terbukti, mengakui adanya disparitas yang ada juga sangat penting. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, 27,38% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas masih buta huruf. Menjembatani kesenjangan ini membutuhkan intervensi strategis. Pertama, perlu bagi pihak pemegang kepentingan untuk memprioritaskan pendidikan berkualitas untuk semua, yang disertai fokus pada pemikiran kritis dan literasi sains. Program pendidikan anak usia dini yang inovatif dan terarah dapat menjadi landasan yang kuat. Kedua, perlu adanya dorongan bagi orang dewasa untuk terlibat dalam peluang pembelajaran berkelanjutan, seperti pelatihan komunitas dan kursus online yang relevan dengan isu energi, untuk dapat mengatasi kesenjangan literasi dan membuat individu tetap terinformasi tentang masalah energi yang berkembang. Ketiga, kita dapat menggunakan alat digital dan sumber daya online yang mudah diakses dapat membuat informasi menjadi lebih inklusif dan melayani beragam gaya belajar. Pemanfaatan media sosial yang bertanggung jawab juga dapat menjadi sarana diseminasi informasi seputar energi secara luas.
Kesimpulan: Literasi sebagai Penggerak Perubahan Berkelanjutan
