Prinsip Keuangan Publik Islam sebagai Dasar Keadilan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Keuangan publik adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan publik Islam, prinsip-prinsip utama adalah keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kebersamaan. Ini karena dalam pandangan Islam, prinsip-prinsip ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek materi tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam konteks keadilan (al-‘Adalah), Islam menekankan bahwa sumber daya ekonomi negara harus didistribusikan secara adil. Negara harus memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua orang, terutama mereka yang kurang mampu atau terpinggirkan. Sistem perpajakan yang seharusnya tidak membebani golongan tertentu juga mencerminkan keadilan ini, melainkan membagi beban secara proporsional dan sesuai dengan kapasitas setiap orang atau kelompok masyarakat. 

 Selain itu, prinsip kebersamaan (al-Takaful) dalam keuangan publik Islam menekankan pentingnya gotong royong atau solidaritas sosial. Pembiayaan publik yang didasarkan pada prinsip kebersamaan ini berhasil mengurangi disparitas ekonomi dan sosial dengan memaksimalkan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk membantu mereka yang kurang mampu. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga membangun hubungan sosial yang kuat dan masyarakat yang saling mendukung. Selain itu, prinsip keberlanjutan (al-Istiqamah) dalam pengelolaan keuangan publik Islam mengharuskan kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

 Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan dana publik berkonsentrasi pada investasi yang menghasilkan hasil jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk maju dan mengatasi masalah ekonomi di masa depan. Dalam Islam, prinsip transparansi dan akuntabilitas (al-Shafāfiyyah wa al-Mas’ūlīyah) adalah komponen penting dalam manajemen keuangan publik. Kelolaan keuangan publik harus transparan sehingga masyarakat dapat melihat dan mengkritik bagaimana uang digunakan. Menurut agama Islam, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan amanah dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efektif untuk kepentingan umum. Selain itu, Islam melarang praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba (bunga) dan spekulasi (maysir), yang dianggap sebagai eksploitasi pihak yang lebih lemah. Otoritas keuangan publik Islam mengutamakan pembiayaan yang didasarkan pada aset dan kerja sama yang menguntungkan, seperti musyarakah atau mudarabah, yang dapat menghasilkan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Pada akhirnya, semua prinsip ini berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual.

 Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh jumlah harta yang dimiliki seseorang, tetapi juga seberapa baik mereka dapat hidup bersama orang lain dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, perawatan medis, dan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa keuntungan dari pertumbuhan tersebut didistribusikan secara adil untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Keuangan publik yang dikelola dengan cara Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan mengoptimalkan instrumen zakat, infak, dan sedekah, serta mengalokasikan dana untuk program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, keuangan publik Islam dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

 Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai pengelola dana publik yang amanah dan transparan, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keuangan publik Islam, yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, transparansi, dan kebersamaan, memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berkembang secara materi, tetapi juga dapat memberikan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, keuangan publik Islam dapat berperan sebagai dasar utama dalam menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan, demi mencapai kesejahteraan umat dan bangsa secara menyeluruh.

 Salah satu elemen penting dari konsep keadilan ekonomi adalah bahwa keuangan publik Islam sangat memperhatikan pembagian kesejahteraan sosial dan kekayaan. Selain prinsip-prinsip dasar yang disebutkan sebelumnya, ada banyak komponen penting lainnya dalam pengelolaan keuangan publik Islam yang membantu mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang makmur. Pengelolaan dana negara dalam upaya mewujudkan ekonomi yang produktif dan merata adalah salah satu komponen penting tersebut. Dalam hal ini, ekonomi Islam menghindari monopoli dan penumpukan kekayaan yang sering terjadi dalam ekonomi kapitalis. Menurut Islam, negara harus mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara dengan bijak dan bertanggung jawab, dan kemudian membagi kekayaan tersebut secara adil agar semua orang di masyarakat menikmati manfaatnya. Selain itu, menekankan bahwa orang harus memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan publik. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan anggaran publik adalah salah satu bentuk kontrol ini. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya harus mengelola dana, tetapi juga harus transparan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengemukakan kritik mereka terhadap kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan alokasi dana untuk program sosial.

Zakat adalah alat ekonomi Islam yang sangat penting dalam hal keuangan publik. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk membagikan kekayaan mereka kepada yang kurang beruntung. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk membersihkan harta benda, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dengan mengurangi disparitas ekonomi. Infak dan sedekah juga merupakan jenis sumbangan sukarela yang dapat digunakan untuk mendanai program sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Penggunaan dana zakat dan sumbangan lainnya dapat diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu sekaligus mempercepat pembangunan sektor-sektor yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang memberi orang kesempatan untuk menghasilkan uang. Pembiayaan mikro syariah, yang memberikan pembiayaan tanpa bunga kepada usaha kecil dan menengah (UKM), merupakan contoh nyata dari pengelolaan keuangan publik Islam. UMKM dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian negara dengan adanya lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan tanpa bunga. Ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena pembiayaan mikro syariah memberi masyarakat kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa terjebak dalam utang berbunga yang memberatkan, hal ini sejalan dengan prinsip kebersamaan dan keadilan sosial.

 Selain itu, sistem keuangan publik Islam mendorong investasi di bidang-bidang yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan fondasi penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar global. Dengan alokasi dana publik yang besar untuk sektor pendidikan, terutama untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua orang, kesejahteraan intelektual dan sosial dapat dicapai. Dengan cara yang sama, sektor kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sistem kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas dapat dibangun melalui pengelolaan dana publik yang baik dalam sektor ini. Kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup seseorang. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola dana publik dalam sistem ekonomi Islam, tetapi juga bertanggung jawab untuk mencegah korupsi dan pemborosan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kebiasaan yang merugikan adalah komponen penting dari manajemen keuangan publik Islam. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam memberikan petunjuk yang jelas tentang cara menjaga kepercayaan dan bertindak jujur dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen keuangan negara. Penegakan hukum yang kuat terhadap praktik korupsi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan manajemen keuangan publik yang ada.

 Jadi, keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Tujuan keuangan publik Islam tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dan kesejahteraan bersama dinikmati oleh semua orang, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pengelolaan dana publik yang bijaksana, adil, dan transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah kebijakan ekonomi yang diambil.