Komitmen G20: PLTA Poso (Bukan) Energi Hijau?

Jika diumpamakan manusia, barangkali Indonesia sedang dalam kondisi Star syndrome, mungkin karena merasa satu-satunya Negara ASEAN yang tergabung dalam Forum G20 dan tahun ini menjadi Presindesi, serta banyak proyek ambisius yang berhasil dilakukan seperti Pertamina Mandalika International Street Circuit, Jakarta International Stadium (JIS) dan keran investasi yang dibuka demi kelancaran pembangunan. 

Pelbagai bentuk pembangunan ini kelihatan seperti hanya ajang unjuk kehebatan Indonesia terhadap negara-negara lain, apalagi tahun ini pertemuan Forum G20 diselenggarakan di Indonesia, akan ada banyak pertemuan mulai dari pertemuan tingkat kelompok kerja, pertemuan tingkat menteri dan deputi sampai pada KTT yang dihadiri oleh kepala negara anggota Forum G20. 

Kesan glamor dipersiapkan untuk pertemuan ini, yang mungkin saja dilakukan untuk menarik perhatian atau hanya sekadar buat para negara anggota G20 berdecak kagum melihat Indonesia.

Pemerintah Indonesia kelihatan tergesa-gesa dalam melakukan percepatan di pelbagai sektor yang mengakibatkan banyaknya aksi-aksi penolakan di setiap daerah. 

Tidak terkecuali di Poso, hadirnya PLTA Poso yang digadang-gadang sebagai langkah Indonesia ikut bersaing dan berkembang dengan negara-negara maju dalam hal menghasilkan energi hijau malah memicu banyak persoalan.

"Peresmian bendungan PLTA PT. Poso Energy oleh Presiden adalah salah satu langkah awal gagalnya Indonesia menjadi Presidensi G20"

Hadirnya PLTA di Kabupaten Poso tepatnya di Kecamatan Pamona Puselemba, kelurahan Tentena terkesan seperti terobosan Indonesia dalam mewujudkan Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Dengan mengenakan setelan jaket bertuliskan "G20" sebagai penanda sekaligus bentuk mengkampanyekan Presidensi Indonesia di forum G20 tahun 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungannya dengan bangga.

PLTA PT. Poso Energy seperti membawa harapan bagi Indonesia untuk dapat pelan-pelan keluar dari penggunaan bahan baku energi fosil yang merusak dan terbatas. 

Namun, ada banyak aspek yang luput dari perhatian pemerintah. Bahkan jika di lihat dengan seksama, justru kehadiran PLTA sudah ditolak sejak awal berdirinya. 

Gerakan demi gerakan penolakan PLTA kian marak, dari yang muda hingga para sepuh ikut turun mewarnai aksi, dari mediasi, demonstrasi hingga sangsi adat pun telah dilalui dan selalu berujung buntu.