Mengingat laju perkembangan kecerdasan buatan dalam beberapa tahun terakhir, sungguh luar biasa bahwa AS baru saja mengeluarkan peraturan yang jelas mengenai teknologi tersebut.
Pada akhir Oktober, Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk memastikan "kecerdasan buatan yang aman, terjamin dan dapat dipercaya." Arahan ini menetapkan standar baru untuk semua masalah keamanan AI termasuk perlindungan privasi baru yang dirancang untuk melindungi konsumen.
Meskipun Kongres belum menetapkan undang-undang komprehensif yang mengatur penggunaan dan pengembangan AI, perintah eksekutif tersebut merupakan langkah yang sangat dibutuhkan menuju regulasi yang masuk akal atas teknologi yang berkembang pesat ini.
Pengamat mungkin akan terkejut mengetahui bahwa AS belum memiliki perlindungan AI seperti itu. Pertemuan yang dihadiri 28 negara pada KTT Keamanan AI di Inggris mengungkapkan bahwa negara-negara lain masih jauh tertinggal dalam hal ini.
Mereka yang menghadiri forum tersebut, yang diadakan di bekas pangkalan mata-mata bersejarah Bletchley Park berhasil sepakat untuk bekerja sama dalam penelitian keselamatan untuk mencegah "bahaya besar" yang dapat ditimbulkan oleh AI.
Deklarasi tersebut yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, Arab Saudi dan UEA merupakan perundingan diplomatik yang jarang sekali  terjadi. AS memanfaatkan peristiwa ini untuk menunjukkan pagar pembatas barunya sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh seluruh dunia.
Anda tidak memerlukan gelar di bidang komputasi untuk memahami bahwa AI adalah bagian penting dari salah satu perubahan teknologi paling besar yang pernah dialami umat manusia. AI memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir dan mendidik diri kita sendiri. AI dapat mengubah cara kita bekerja dan membuat pekerjaan tertentu menjadi hilang. Sistem AI memerlukan sejumlah besar data yang umumnya dikumpulkan dari Internet untuk memberikan hasil terbaik. Kemungkinannya lagi sebagian data Anda bisa saja masuk ke dalam database model bahasa besar yang mendukung platform AI, seperti ChatGPT.
Ini hanyalah puncak gunung es. AI dikerahkan dalam operasi Israel di Gaza untuk membantu membuat keputusan hidup dan mati. Direktorat Intelijen Militer Israel mengatakan bahwa militer menggunakan AI dan alat "otomatis" lainnya untuk "menghasilkan target yang dituju dengan cepat dan akurat." Seorang perwira senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan alat baru yang didukung AI digunakan untuk "pertama kalinya untuk segera memberikan informasi terkini kepada pasukan darat di Jalur Gaza mengenai target yang akan diserang."
Ini merupakan peningkatan besar dalam penggunaan AI, tidak hanya bagi warga Palestina tetapi juga komunitas internasional. Teknologi yang sedang diuji di Gaza hampir pasti akan diekspor sebagai bagian dari sektor teknologi persenjataan Israel yang besar dan kuat. Sederhananya, algoritma AI yang digunakan untuk menyerang sasaran-sasaran Palestina akan segera muncul dalam konflik-konflik lain mulai dari Afrika hingga Amerika Selatan.
Perintah eksekutif Biden secara khusus membahas masalah terkait keamanan AI, perlindungan konsumen dan privasi. Arahan ini memerlukan penilaian keselamatan baru terhadap platform AI yang baru dan yang sudah ada, panduan kesetaraan dan hak-hak sipil, serta penelitian tentang dampak AI terhadap pasar tenaga kerja.
Beberapa perusahaan AI kini diwajibkan untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah AS. Departemen Perdagangan telah diarahkan untuk membuat panduan untuk watermarking AI dan program keamanan siber saat AI dibuat untuk membantu mengidentifikasi kelemahan pada perangkat lunak.
