Menuju Kebijakan Luar Negeri Australia yang Lebih Independen

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam sebuah konferensi pers pernah mengatakan bahwa Australia memandang bahwa kasus Assange telah berlarut-larut terlalu lama dan Australia berkeinginan untuk menyelesaikannya. Begitulah seperti yang dilaporkan di The Guardian.

 Dalam suasana diplomatik, ini adalah kata-kata yang sangat tajam. Terlebih lagi jika kita ingat bahwa ini adalah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bersama dengan menteri pertahanan dari Australia dan AS.  

Pertemuan antara empat menteri pemerintah ini dikenal dengan Australian-US Ministerial Consultations (Ausmin) dan berlangsung rutin.  Pertemuan ini sebagian besar terfokus pada masalah militer termasuk pangkalan militer untuk kapal selam AS dan Inggris di Australia yang dibiayai oleh Australia sendiri.  

Baca juga: Australia Calon Negara Super Power di Masa Depan

Dalam konteks ini, pernyataan tentang hubungan dekat dan kerja sama antara kedua negara dibatalkan oleh komentar langsung Penny Wong tentang Julian Assange.

 Ini bukan pertama kalinya kasus Assange diajukan. Pemerintah Partai Buruh di Canberra pernah mempertanyakan masalah ini pada Mei 2022. Sejak 17 Juni 2022, situs web Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia telah memuat pernyataan yang mengatakan bahwa kasus Assange harus dibawa ke pengadilan. Pihak Australia begitu sering menekankan poin ini dalam banyak kesempatan.

Kembali ke pernyataan Penny Wong pada konferensi pers tersebut dia menegaskan kembali bahwa kasus Assange telah berlangsung terlalu lama dan harus "ditutup".

Baca juga: Mata Uang Emas yang Katanya Tahan Inflasi

 Jelas, keretakan muncul antara Australia dan AS terkait kasus Assange.  Bagaimana seharusnya kita memahami keretakan ini? Ada sejumlah aspek:

Pertama, ada keresahan yang meningkat di dalam Partai Buruh dan di antara basis dukungannya terhadap kasus Assange.  Keresahan ini dapat dirasakan di seluruh partai politik di Australia dan dirasakan secara luas oleh penduduk Australia. Apalagi Julian Assange adalah warga negara Australia yang dikejar oleh "yurisdiksi " AS.  

Kedua, ada pernyataan tentang "kesepakatan" kapal selam nuklir yang merupakan alasan "resmi" awal untuk pakta AUKUS.  Kesepakatan itu ternyata berarti bahwa Australia membayar ratusan miliar dolar untuk operasional pangkalan kapal selam AS di Australia.  Sementara para politisi di Canberra meskipun mengatakan bahwa mereka mendukung AUKUS namun membiayai pangkalan kapal selam yang diambil dari layanan dasar seperti obat-obatan dan pendidikan adalah isu yang tidak populer di kalangan masyarakat Australia.  Jadi ada dugaan bahwa beberapa orang di dalam Partai Buruh semakin tidak nyaman dengan kesepakatan itu.

Baca juga: IMF, Tengkulak yang Diidolakan Banyak Negara

Ketiga, kasus Assange yang diajukan selama pertemuan yang seharusnya berfokus pada masalah militer mungkin merupakan taktik pengalihan. Taktik semacam itu adalah trik lama partai politik di negara-negara Barat. Dalam menghadapi keputusan yang tidak populer, para politisi biasanya akan membuat trik tertentu untuk mengalihkan perhatian. Dalam hal ini, pemerintah Partai Buruh mungkin mencoba mengalihkan perhatian dari pakta AUKUS yang tidak populer dengan mengajukan kasus Assange. Seakan-akan ingin  mengatakan kepada publik Australia bahwa: "Kami tetap berpihak kepada rakyat. Lihat apa yang kami lakukan untuk Julian Assange."

Keempat, Mari kita fokus pada pernyataan Penny Wong bahwa ada batasan yang jelas tentang apa yang dapat dicapai dalam pembicaraan Australia-AS sampai kasus Assange diselesaikan. Sepertinya para pemimpin pemerintahan Partai Buruh melihat pakta AUKUS bisa dijadikan alat mediasi untuk mendapatkan pembebasan Assange.  Jika benar demikian, ini adalah langkah yang sangat signifikan.