Perkuat NKRI dan Bangun Papua Dengan Hati

Sikap pemerintah sangat jelas bahwa kita selalu menghormatikekhususan dan keunikan keistimewaan Papua sambil memperkuat NKRI. Jadi bangsa ini diamanati untuk memperkuat NKRI termasuk Papua, dimana sambil membangun, juga sambil menguatkan keutuhan NKRI.

Pemerintah selalu konsisten dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki perundangan otonomi khusus Papua yang sudah dicanangkan sejak tahun 2001, kemudian diperbaiki lagi tahun 2007. Sekarang pemerintah telah mengajukan draf baru untuk perbaikan pengelolaan otonomi khusus Papua, termasuk penganggarannya ke DPR.

Mengapa dikatakan otonomi khusus? karena Papua memiliki syarat sebagai otonomi khusus (Otsus) karena situasi geografis, politis, sosial budaya, ekonomi, potensi ekonomi dan keadaan ekosistim.Merupakan kesepakatan bersama sejak tahun 2001, antara DPR, Presiden, MPR (Tap MPR no 4 tahun 2000), bahwa kita harus melaksanakan otonomi daerah (Otda).

Di Indonesia hanya ada dua sistem otonomi, yaitu otonomi khusus dan otonomi umum.Otonomi umum yang terbaru itu daerah istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan pada tahun 2012. Sedangkan wilayah Papua masuk kedalam otonomi khusus karena ada kekhususan yang menurut undang-undang memang harus dikeloladengan undang-undang tersendiri.

Soalpolitical will dari pemerintah bahwa Papua harus mendapatkan porsi yang besar sesuai denganundang-undang. Kita melihat bahwa warga Papua sedang berikhtiar untuk memperbaiki dirinya untuk kesejahteraan bersama. Jadi, di Papua terdapat 250 kelompok suku, sehingga tidak mudah melihat Papua sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga perlu proses yang panjang.

Saya kira infrastruktur terdapat 2 skenario, MP3EI sekaligus APBN dan perlakuan khusus. Dana APBN selalu saja tiap tahun digelontorkan oleh DPR dan pemerintah untuk sektor-sektor dari mulai pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan sampai wilayah-wilayah. Sehingga di Papua itu, ada Papua Barat, ada Papua, ada kabupaten dan kota, itu masing-masing mendapatkan kebijakan porsi yang cukup besar. Kemudian sumber daya dan akses. Akses orang Papua terhadap pembangunan harus lebih besar tiap tahun.

Sikap presiden dan pemerintah sangat jelas bahwa HAM harus dijaga, makanya presiden selalu mengatakan membangun Papua dengan hati. Tidak bisa kita membangun Papua dengan otak atau dengan mesin atau dengan militerisasi, tetapi pendekatannya harus dengan hati.

Di dalam berbangsa dan bernegara, tiap negara berhak untuk mempertahankan area wilayahnya, jadi di PBB pun kita kuat. Untuk masalah bagaimana pihak asing maka kita berpendirian dari statemen kepala negara yang bersangkutan. Katakanlah bagaimana pendapat Amerika Serikat mengenai Papua, saya kira presiden Obama mengatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Kemarin di Inggris, Presiden Indonesia berkunjung disana, statemen PM Inggris danRatu Elizabeth mengatakan bahwa Inggris masih mendukung bahwa Papua merupakan bagian integral dari negara Indonesia. Begitu pula, dari negara Australia menghormati kedaulatan Indonesia, jadi dunia internasional juga masih mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari negara Indonesia.

Oleh karena itu, presiden selalu menghormati keunikan, dan mendorong secara baik, kemudian memberikan porsi yang lebih besar untuk beberapa hal, misalnya pendanaan, melalui dana otsus. Tetap NKRI juga merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah.

Dunia internasional (diantaranya negara Inggris, Australia dan Amerika Serikat) mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari wilayah NKRI. Secara formal, negara kita kuat. Tetapi kalau kemudian, semua negara mempunyai gangguan. Rumah tangga saja mempunyai gangguan. Masyarakat juga punya pengganggu. Di komunitas dermaga saja, adaorang baik dan jahat. Pemerintah dan kita semua setuju bahwa membangun Papua harus dengan damai, dengan hati, dan perdamaian Papua itu bisa tercipta kalau kita terus membangun secara positif, dan tidak ada cara lain. Dengan tetap memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan kelompok pengacau, kadang isu HAM menjadi isu yang sering didengungkan dan dibesar-besarkan oleh kelompok separatis di Papua. Pemerintah selalu mendengar apa keluhan dan apa kekurangan di wilayah Papua. Setelah mendengar, kita memahami, dengan memahami maka perasaan kita berempati dan kebersamaan akan muncul, itulah kebijakan yang sekarang sedang dikuatkan oleh pemerintah.Pemerintah ingin mendengar apa yang terjadi di Papua, sambil memperbaiki keluhan-keluhan yang ada di Papua, baik sifatnya teknokratis pembangunan maupun politik, maupun kebudayaan. jika untuk kebudayaan, saya kira semua bagian Indonesia mendapatkan porsi yang tinggi untuk penguatan kebudayaan sebagai kekayaan.

Prinsip presiden Indonesia adalah mendengar, memahami, mengarahkan efektifitas pembangunan di Papua dengan quick wins atau sesuatu yang cepat, tetapi terlihat. Misalnya di kota Sorong akan dibangun sebuah pelabuhan lagi. Jalan dan jembatan akan dibangunkembali. Infrastruktur di Papua akan dibenahi. Tidak hanya di Jayapura, tetapi juga di kota-kota lain.

Di Papua ada 29 Kabupaten/Kota, di Papua Barat ada 13 Kabupaten/Kota. Pemekaran dalam rangka untuk memperbaiki public service, ternasuk juga strategi umumnya. Yang penting kita membangun Papua dengan hati. Disamping mendengar, mengerti, apa perasaan orang Papua, kita sudah tidak mengkedepankan militerisasi.

Pembangunan selalu mengaitkan semua faktor dan elemen,jadi tidak hanya Papua diserahkan pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah, bupati, walikota, gubernur, DPRD, bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPD dan DPR.Disamping itu, skema MP3EI di Papua, juga ada dana non-APBN untuk mempercepat pembangunan di Papua. Jadi semua itu diperuntukan agar Papua sampai ke depan menjadi bagian integral NKRI, tetapi juga sejahtera.

Andi Fachrudin

Jl. Kebahagiaan Utara 14, Makassar, Sulawesi Selatan-90245

Email: andifachru@gmail.com