Jika ingin dipertanyakan bisnis apa saja yang selama dekade terakhir ini yang paling menggeliat dan banyak diminati oleh masyarakat? Jawabannya bisa dipastikan salah satunya adalah bisnis seluler. Menariknya, bisnis ini tidak hanya digeluti oleh para pemilik modal besar (konglomerat) saja, namun telah menjadi bisnis primadona bagi mereka yang selama ini hidupnya pas-pasan, karena hanya dengan bermodalkan sebuah handphone dan bilik yang berukuran 1x1 M2, bisnis ini sudah dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang lumayan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut. Disamping itu, perkembangan model dan fasilitas HP yang setiap detiknya mengalami inovasi, layanan operator yang tak henti-hentinya mengalami pembaharuan dan perluasan jaringan sampai ke daerah pelosok, semakin memberikan ruang bagi menggeliatnya perkembangan bisnis dibidang seluler ini sampai ke daerah terpencil sekalipun.
INVESTASI BISNIS SELULER
Pada tataran asia, untuk periode 1990-2000, dari total investasi infrastruktur di Asia yang mencapai US$ 2,6 triliun, nilai investasi sektor telekomunikasi mencapai US$ 200 miliar atau 7,69%. Nilai tersebut, walaupun sama dengan sektor air dan sanitasi yang juga sebesar US$ 200 miliar atau 7,69%, masih jauh dibawah investasi pada sektor kelistrikan dan energi sebesar US$ 1,1 triliun atau 42,3%, sektor transportasi sebesar US$ 600 miliar atau 23,07% dan sektor infrastruktur sosial sebesar US$ 500 miliar atau 19,23%. Namun, berdasarkan pernyataan Dirjen Biro Perdagangan Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang, Hidehiko Nishiyama dalam acara Reuni Akbar Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) di Raffles City Convention Centre, Singapura, Selasa (6/7/2010), dapat diperkirakan bahwa perkembangan investasi pada sektor telekomunikasi ini pada tahun 2020 akan mencapai nilai US$ 1,1 triliun atau pertumbuhannya sekitar 450% dari tahun 2000.
Hal ini sulit terbantahkan, karena seperti yang dinyatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno, saat menyampaikan sambutan di Indonesia Cellular Show (ICS) 2010, Rabu (14/7/2010), pada level Indonesia saja, pendapatan yang dihasilkan industri seluler pada tahun 2009, mampu menembus angka Rp 100 triliun. Belum lagi melihat perkembangan industri seluler yang baru dikenal selama 15 tahun ini, pada semester pertama tahun 2010 penetrasinya telah mendekati nilai 80 persen dengan jumlah pelanggan 180 juta dan BTS yang lebih dari 100 ribu.
Fenomena yang menarik dibalik derasnya perkembangan invetasi dalam sektor telekomunikasi ini adalah gencarnya perusahaan operator dalam melakukan ekspansi ke daerah sebagai upaya perluasan jaringan, yang ditandai dengan pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) sampai ke polosok. Tidak tanggung-tanggung, untuk membangun satu unit saja mampu menghabiskan dana sekitar US$100 ribu hingga US$150 ribu, maka tak mengherankan jika masih di pertengahan 2010 saja, rencana investasi pada sektor ini telah mencapai US$ 2 miliar untuk seluruh atau sekitar 10 operator yang beroperasi di Indonesia.
MENDULANG EMAS
Meraup keuntungan besar dari bisnis seluler ini, bukan hanya dapat dinikmati oleh para operator saja, namun hampir seluruh kalangan masyarakatpun ikut ketiban rejeki karenanya, sehingga kesempatan mendulang emas mungkin dapat menjadi sebutan yang tepat untuk menggambarkan luasnya kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi bagi masyarakat atas perkembangan bisnis seluler saat ini. Hal ini sangat nampak di daerah, karena tidak hanya pemerintah daerah yang berpeluang mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah/PAD, masyarakatpun berkesempatan untuk dilibatkan pada kegiatan investasi sektor telekomunikasi ini. Sebut saja dalam kegiatan pembangunan BTS, investasi yang menelan modal cukup fantastis tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi, khususnya Pasal 5 mengisyaratkan bahwa Pembangunan menara merupakan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing, sehingga pengerjaannya pun dimungkinkan untuk melibatkan pengusaha lokal, mulai dari kegiatan survei, perijinan sampai kepada pembangunannya. Belum lagi jika BTS telah terbangun, semakin besarlah kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan usaha terkait bisnis seluler ini, seperti penjualan HP dan aksesorisnya serta penjulan pulsa.
Kesempatan tersebut masih belum cukup untuk menjelaskan manfaat atas menggeliatnya investasi sektor telekomunikasi ini, karena dengan meningkatnya jumlah BTS yang didirikan bahkan sampai ke daerah pelosok, maka semakin terbuka pula akses informasi pada daerah tersebut, yang mana secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Tidak diragukan lagi, dengan akses informasi yang terbuka lebar maka kesempatan mengefisienkan belanja operasional usaha dan memasarkan produk seluas-luasnya semakin mudah untuk diwujudkan. Biaya produksi yang dulunya mahal akibat tidak adanya pilihan bahan baku, jalur distribusi yang panjang dan pengelolaan usaha secara tradisional dapat diefisienkan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Begitupula kaitannya dengan pemasaran produk, yang dulunya hanya mengandalkan tengkulak dan pasar lokal, saat ini pemilik usaha di daerah terpencil sekalipun, walaupun hanya mengandalkan sumber daya lokal dalam menciptakan produk, dapat merambah pasar global guna mendapatkan harga yang kompetitif.
PERAN PEMERINTAH DAN OPERATOR
Tak ada gading yang tak retak, pribahasa ini juga berlaku jika melihat dampak negatif dibalik perkembangan sektor telekomunikasi dan informasi ini. Dengan kecanggihan layanan telekomunikasi yang tersedia, ada saja pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan dan perbuatan tercela, seperti penipuan, asusila sampai penyelenggaraan judi terselubung. Perlu ada upaya preventif untuk mencegah semakin menjamurnya kejahatan tersebut, karena selain berakibat rusaknya moral anak bangsa, juga dapat mengusik kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi. Disinilah peran pemerintah sebagai pembina dan operator sebagai penyelenggara menjadi hal yang mutlak untuk dioptimalkan. Karena sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang komunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta asas keamanan, kemitraan, dan etika.
Pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan kewajiban operator sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah memberikan kontribusi dalam pe1ayanan universal, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses komunikasi terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang sekalipun, dengan mutu yang baik dan tarif yang layak. Bukan hanya itu, dengan berkaca pada perkembangan terkini dalam dunia manajemen yang telah mengarah pada Strategic Quality Manajemen (SQM). Perencanaan strategik yang dilakukan oleh operator harus senantiasa berdasarkan pada mindset yang mengarah pada peningkatan customer value, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, tidak hanya sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat mengoptimalkan fungsinya dalam menunjang infrastruktur pembangunan, terutama penyediaan sarana pendidikan demi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
