Mohon tunggu...
andi
andi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Reformasi administrasi dalam manajemen bencana

24 Desember 2024   13:02 Diperbarui: 24 Desember 2024   13:02 23
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Analisis Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Manajemen bencana merupakan salah satu wujud pelayanan bagi publik dimana dalam pelaksanaannya harus dikelola dengan baik untuk mengurangi penderitaandan kerugian akibat bencana. Penelitian secara deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa perubahan mindset dan cultural set sebagai langkah awal reformasi administrasi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan perlu memfokuskan pada kegiatan antisipasi bencana yang dibentuk oleh stakeholder lokal. Kesadaran lokal ini memerlukan kesadaran, komitmen, dan upaya pembangunan berorientasi pada antisipasi bencana tsunami, tanah longsor dan banjir.
Reformasi administrasi dalam manajemen bencana adalah upaya untuk mengubah sistem dan prosedur pengelolaan bencana agar menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan setelah terjadi bencana.
Mengapa reformasi administrasi penting dalam manajemen bencana?
* Meningkatkan koordinasi: Reformasi dapat menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
* Mempercepat pengambilan keputusan: Prosedur yang lebih jelas dan sistem informasi yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
* Meningkatkan transparansi: Reformasi dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya.
* Memperkuat akuntabilitas: Setiap pihak yang terlibat akan lebih bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya.
Apa saja yang termasuk dalam reformasi administrasi dalam manajemen bencana?
* Perubahan regulasi: Pembuatan atau revisi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana.
* Peningkatan kapasitas kelembagaan: Penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
* Pengembangan sistem informasi: Pembangunan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
* Peningkatan partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
 
 
 
 
 
 
Contoh Kasus:
Pemanfaatan Teknologi Informasi:
* Sebelum Reformasi: Banyak daerah yang masih menggunakan sistem manual dalam pendataan dan pelaporan bencana. Proses ini memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan.
* Sesudah Reformasi: Dengan adanya sistem informasi berbasis web atau aplikasi mobile, proses pendataan dan pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat. Contohnya, aplikasi berbasis GPS dapat digunakan untuk memetakan lokasi bencana secara real-time.
Manfaat:
* Respon yang lebih cepat: Data bencana dapat segera diakses oleh pihak terkait untuk mengambil tindakan.
* Keputusan yang lebih tepat: Data yang akurat membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam penanggulangan bencana.
* Transparansi: Masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan bencana secara langsung.
Penyederhanaan Birokrasi:
* Sebelum Reformasi: Prosedur penanganan bencana seringkali rumit dan berbelit-belit, sehingga menghambat proses penanggulangan.
* Sesudah Reformasi: Dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi birokrasi, proses penanggulangan bencana menjadi lebih efisien. Contohnya, pembentukan satu komando pusat untuk koordinasi semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana
Manfaat:
* Efisiensi: Proses penanggulangan bencana menjadi lebih cepat.
* Koordinasi yang lebih baik: Semua pihak dapat bekerja sama secara efektif.
* Pengurangan biaya: Efisiensi dalam proses dapat menghemat biaya.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
* Sebelum Reformasi: Tenaga kerja di bidang penanggulangan bencana seringkali kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
* Sesudah Reformasi: Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Contohnya, pelatihan dalam penanganan bencana alam tertentu seperti gempa bumi atau banjir.
Manfaat:
* Kualitas penanganan bencana yang lebih baik: Tenaga kerja yang terlatih dapat memberikan respon yang lebih efektif.
* Inovasi: Tenaga kerja yang kompeten dapat mengembangkan inovasi dalam penanggulangan bencana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesimpulan
 
Reformasi administrasi dalam manajemen bencana adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi bencana. Perubahan mendasar diperlukan, mulai dari perubahan mindset dan budaya hingga peningkatan kapasitas kelembagaan. Secara garis besar, reformasi administrasi dalam manajemen bencana bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi bencana, Sedangkan manajemen bencana bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat agar dapat menghadapi dan pulih dari bencana dengan lebih baik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar Pustaka
Faturahman, B. M. (2017). Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana. MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 185-201. (Burhanudin, 2017)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun