Strukturasi dalam Ekonomi Politik Komunikasi: Studi Kasus penggunaan Aplikasi JAKI di Era Kepemimpinan Anies Baswedan

Dalam dunia komunikasi yang semakin berkembang, konsep strukturasi menjadi salah satu elemen kunci untuk memahami bagaimana hubungan antara struktur sosial dan agensi individu terjalin secara dinamis. Strukturasi, sebagaimana dijelaskan oleh Pratopo (2017), adalah proses menciptakan hubungan sosial yang diorganisasi dalam kategori seperti kelas sosial, gender, dan ras. Lebih lanjut, Hanifah et al. (2021) menekankan bahwa strukturasi adalah hubungan timbal balik antara struktur sosial dan agen-agen individu, di mana keduanya saling membantu dan berperan dalam membangun sistem sosial yang kompleks.

Konsep ini menjadi sangat relevan dalam ekonomi politik komunikasi, sebuah bidang yang mengeksplorasi bagaimana kekuatan ekonomi dan politik memengaruhi media, teknologi, dan pola komunikasi. Dalam kerangka ini, strukturasi menjelaskan interaksi antara struktur, seperti institusi pemerintah atau media, dengan masyarakat sebagai agen yang terlibat langsung dalam aktivitas komunikasi. Struktur berfungsi sebagai pengendali dan pengarah, misalnya dalam menyampaikan kebijakan atau membingkai isu tertentu, sedangkan agensi berperan sebagai penggerak yang dapat menerima, memanfaatkan, bahkan melawan dominasi struktur tersebut.

Strukturasi menunjukkan bahwa hubungan antara struktur dan agensi bukanlah satu arah. Teknologi komunikasi, khususnya dalam era digital, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, sementara struktur seperti pemerintah atau media terus menyesuaikan pendekatannya terhadap perubahan perilaku masyarakat. Contoh nyata dari dinamika ini dapat dilihat dalam penggunaan aplikasi digital seperti JAKI yang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan. Aplikasi ini berfungsi sebagai SuperApp yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pelaporan masalah hingga penyediaan informasi Covid-19.

Melalui JAKI, terlihat bagaimana strukturasi bekerja dalam konteks ekonomi politik komunikasi. Pemerintah sebagai struktur menggunakan aplikasi ini untuk memperkuat komunikasi dan memberikan layanan kepada masyarakat, sementara masyarakat sebagai agen memanfaatkan platform tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi, menyampaikan laporan, atau memberikan masukan. Hubungan ini tidak hanya menciptakan akses yang lebih luas tetapi juga memperkuat interaksi sosial yang inklusif, melibatkan individu dari berbagai kelas sosial, gender, dan ras tanpa batasan yang signifikan.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu momen yang menyoroti pentingnya proses strukturasi. Pemerintah menggunakan teknologi dan media untuk menyampaikan informasi dan mengarahkan perilaku masyarakat, sementara masyarakat memanfaatkan media sosial atau aplikasi digital untuk berbagi informasi alternatif, memberikan kritik, atau mendukung kebijakan tertentu. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga medium yang memediasi hubungan antara struktur sosial dan agensi individu.

Strukturasi dalam ekonomi politik komunikasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media dan teknologi membentuk hubungan sosial modern. Teknologi tidak hanya memperkuat struktur sosial yang ada tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam membentuk atau melawan struktur tersebut. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa hubungan sosial di era digital bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus berkembang, membentuk tatanan sosial yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

Andharu Wahyu, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Referensi:
Hanifah, R., Hamdani, V. F., & Utari, A. S. (2021). Komodifikasi, Spasialisasi, dan Strukturasi dalam Instagram (Studi Deskriptif Ekonomi Politik Komunikasi Vincent Mosco pada Instagram Anies Baswedan Terkait Covid-19). Jurnal Komunikatio, 7(1), 5-7.

Pratopo, W. M. (2018). Komodifikasi Wartawan di Era Konvergensi: Studi Kasus Tempo. Jurnal Komunikasi Indonesia, 6(2), 129-138.