Implementasi Manajemen Operasional Polri Dalam Pelaksanaan Operasi Ketupat Polda Metro Jaya Tahun 2014

Pelaksanaan Operasi Ketupat Polda Metro Jaya tahun 2014 telah dilaksanakan. Secara garis besar pelaksanaannya sudah bagus, namun ada beberapa hal yang menurut penulis dapat dimaksimalkan kembali. Untuk mempermudah ilustasi maka penulis menggunakan pendekatan analisa SWOT untuk menganalisis situasi, kekuatan, hambatan, peluang, dan ancaman yang terjadi selama pelaksanaan operasi. Analisis tersebut hendaknya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan Operasi Ketupat di tahun berikutnya sehingga yang dapat memaksimalkan kekuatan (strenght) dan peluang (oportunity), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threat). Melalui teori SWOT hal tersebut dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   1. Kekuatan( Strenght )

• Jumlah kekuatan personil yang cukup dimana anggota terlibat dalam operasi ketupat 2014 sebanyak 6.339 personel yang dibagi menjadi 5 ( lima ) Satgas dengan struktur dan Hubungan Tata Cara Kerja ( HTCK ) yang jelas. Jumlah kekuatan ini masih dapat ditambah oleh personil Mabes Polri sehingga jumlah personil merupakan modal yang sangat baik bagi pelaksanaan operasi.
• Sarana dan prasarana pendukung operasi telah tersedia sehingga mempermudah dalam pelaksanaan operasional dan komunikasi
• Kerjasama dan koordinasi yang sinergis antar satuan fungsi ( Intel, Reserse, Lalulintas, Binmas dll ), satuan kerja ( Mabes, Polda, Polres, Polsek ) dan semua stakeholder dan bersifat proaktif sehingga dapat meningkatkan quick respons dan kecepatan pelaporan dan pengambilan keputusan apabila ada kejadian menonjol.
• Penyusunan mekanisme pentahapan operasi yang jelas mulai dari tahap pemetaan / mapping, perencanaan, pelaksanaan maupun konsolidasi sehingga dapat meminimalisir resiko kegagalan operasi.

1. Kelemahan( Weakness)

• Kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2014 dimana dengan jumlah kekuatan personil yang telibat sebanyak 6.339 personil dengan index ops. Rp. 70.500,- perhari sehingga membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 7.150.392.000,- namun dukungan anggaran yang tersedia pada Dipa Biro Ops Polda Metro Jaya T.A. 2014 hanya sebesar Rp. 4.117.200.000,- sehingga harus menggunakan anggaran bersyarat Mabes Polri T.A. 2015 untuk menutupi kekurangan sebanyak 2.689 personil selama 16 ( enam belas ) hari sebesar Rp. 3.033.192.000,-.
• Manajemen anggaran yang kurang terencana dan terorganisir secara matang dan tepat karena anggaran untuk kegiatan operasional seperti BBM dan perawatan sarana dan prasarana tidak teralokasikan secara mencukupi. Selama operasi berlangsung, anggota masih menggunakan BBM yang merupakan alokasi anggaran kegiatan kepolisian rutin sedangkan pola operasi mempuinyai intensitas kegiatan yang berbeda dengan pola kegiatan rutin kepolsian. Secara ilmu manajemen operasi kepolisian, hal ini tidak dibenarkan karena tanpa dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan sutau kegiatan maka kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.
• Kurangnya jumlah perwira di Polda Metro Jaya mengakibatkan fungsi pelaksanaan dan pengendalian tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Kekosongan sejumlah posisi middle manajer akan embuat terhambatnya jalur komando sehingga sedikit banyak memberikan efek kepada pelaksanaan tugas.

1. Faktor Eksternal
   1. Peluang( Oportunity)

• Dukungan stakeholders dan masyarakat yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan operasi terutama dalam penerimaan informasi perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Dengan adanya masyarakat yang ikut membantu melaksanakan tugas polisi maka pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.
• Dukungan dari masyarakat yang membantu pelaksanaan operasi berupa pembuatan Posko Lebaran di objek-objek vital secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat, serta perbantuan kekuatan pam swakarsa oleh masyarakat sekitar. Mengingat dana yang dimiliki oleh Polri terbatas, dukungan swakarsa dari masyarakat sangat membantu pelaksnaan tugas Polri.
• Kemajuan teknologi dan sarana komunikasi yang digunakan dalam operasi seperti Traffic Management Center ( TMC ) dapat mempermudah dalam monitoring dan memantau situasi dan kondisi di lapangan sehingga dapat meningkatkan quick respons secara tepat. Kemajuan tekhnologi juga membuat monitoring pelaksanaan operasi menjadi lebih dapat diakses oleh siapa saja. Pemanfaatan tekhnologi kepolisian dapat memberikan efisiensi waktu serta keakuratan data.

 

1. Hambatan / ancaman ( Threat )
   • Adanya sebagian anggota / personil yang belum memahami tugas-tugas sesuai job description yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Hal ini membuat beberapa tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.
   • Adanya sebagian anggota / personil yang over acting atau bahkan pelanggaran dengan tidak hadir / tidak melaksanakan tugas sehingga terjadi kekosongan personil di titik-titik rawan sehingga dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas dan meningkatnya crime total.
   • Keterampilan ( skill ) dan pengetahuan ( knowledge ) sebagian anggota / personil yang masih minim terkait dengan pengoperasian sarana dan prasarana teknologi seperti program komputerisasi, email dan alat komunikasi sehingga membuat pelaksanaan operasi tidak maksimal. Ketidaktahuan ini biasanya ditemukan pada personil yang sudah tua karena kemalasan belajar dan keengganan untuk menerima hal baru.

Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas terlihat bahwa masih perlu adanya pembenahan yang harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya sehingga kedepan pelaksanaan operasi dapat dilaksanakan dengan maksimal dalam rangka meningkatkan pelayanan prima Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Kesimpulan dan Saran

Upaya yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2014 sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan sehingga pelayanan prima kepolisian dapat tercapai. Kesimpulan dari upaya pelayanan prima yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya antara lain :

1. Secara kuantitas dan kualitas personel dalam melaksanakan Operasi Ketupat Polda Metro Jaya Tahun 2014 masih dirasa cukup namun masih dapat dimaksimalkan kembali, oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pemahaman yang merata tentang mekanisme operasional lapangan dalam Operasi Ketupat, sehingga anggota polri yang di lapangan atau di pos pengamanan paham akan job descriptionnya. Disisi lain untuk alokasi anggaran yang ada masih dirasa kurang efektif dan tidak tepat sasaran, kekurangan ini dapat dipelajari sebagai bahan masukan dalam penyusunan DIPA tahun berikutnya.
2. Ditemukan bahwa pola dan mekanisme pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Ketupat Polda Metro Jaya tahun 2014 belum optimal dilaksanakan, karena anggota pelaksana di lapangan serta perwira pengemban fungsi pengawasan dan pengendalian tidak menjalankan perannya dengan maksimal. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal berikut :

1. Inspeksi, untuk mengetahui sejauh mana rasa tanggung jawab para anggota personel untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dilapangan. Obyek yang harus di inspeksi adalah Bin Personel, Sarana dan Prasarana dan anggaran.
2. Audit dan penelitian, kegiatan ini sering dilupakan karena kurangnya SDM Polri yang mampu melakukan pekerjaan tersebut.
3. Supervisi, untuk memberikan bantuan dan bimbingan secara langsung, kegiatan ini harus bersifat konstruktif dan kreatif serta profesional. Supervisi dilakukan secara berkala dan menyeluruh

Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut :

1. Polda Metro Jaya mengajukan usulan kepada Mabes Polri agar dalam penyusunan anggaran di tahun dapat mencukupi keseluruhan biaya operasi disesuaikan dengan jumlah personil yang dilibatkan dan karakteristik wilayah operasi.
2. Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Ketupat agar menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian sesuai dengan Aturan Perundang-undangan, Keputusan dan Perintah / Petunjuk bagi pelaksanaan Tupok Polri sebagaimana ps 14, ps 15-16 UU No 2 Tahun 2002.
3. Melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian secara menyeluruh dan berkala serta Audit Internal secara profesional.
4. Sebelum melaksanakan operasi agar para supervisor / perwira diberikan pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada saat pelaksanaan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.