Jika ditotal perjalanan melewati alternatif pertama menempuh jarak kurang lebih 500 Km dengan medan jalanan beraspal. Sedangkan alternatif kedua lebih kurang menempuh jarak 200an Km. Kedua rute tersebut memiliki tantangan tersendiri untuk dilalui.
Apa lagi pada alternatif pertama hampir sepanjang jalan pada medan yang terjal tersebut tidak ada jaringan sinyal untuk melakukan komunikasi jika sewaktu-waktu terdapat hambatan dalam perjalanan.
Routa dalam Data Pemilu
Bukan tanpa sebab menunjuk Routa untuk dikunjungi sebagai salah satu tempat melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih. Sebab predikat daerah terpencil dengan akses informasi dan jarak tempuh yang begitu jauh menjadikan Routa begitu "seksi" dalam setiap tahapan pemilihan atau pun pemilu yang digelar.
Seksi dalam artian Routa punya segudang tantangan tersendiri dalam setiap kali pemilihan dan pemilu digelar. Dari tahapan permulaan saja saat membentuk badan adhock ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi syarat dan berminat menjadi penyelenggara pemilu kadang tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan setiap desa/kelurahan maupun TPS.
Tantangan berikutnya adalah akses komunikasi yang terbatas karena sebagian besar wilayah Routa belum terjamah sinyal. Sehingga pemberitahuan terhadap tahapan yang sedang berjalan kadang terlambat diterima. Begitu juga penyaluran logistik pemilu maupun pilkada dengan medan yang seperti dituliskan di atas tadi tidaklah mudah.
Meski melewati medal terjal dan perjalanan yang jauh, penyelenggara mesti menjaga kondisi logistik untuk dapat sampai ke wilayah tersebut agar tetap utuh. Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa logistik yang tiba tidak dibuka sebelum tiba saatnya sesuai dengan aturan yang seharusnya.
Data tingkat partisipasi pemilih menunjukkan pergerakan yang sangat positif. Pada Pilkada 2018 lalu dari data pemilih 1.856 yang terdaftar dalam DPT sebanyak 1.332 menggunakan hak pilihnya atau 71.77%. Kemudian pada gelaran Pemilu 2019 yang lalu terjadi peningkatan yaitu dari 2.057 wajib pilih tingkat partisipasi masyarakat menjadi 80.6% atau sebanyak 1.658 yang datang ke TPS menyalurkan hak pilih.Â
Tentu ini hal yang sangat menggembirakan. Untuk itu KPU Konawe menyasar kalangan pelajar yang duduk di bangku SMA sederajat di wilayah itu dan memberikan pendidikan pemilih untuk menstimulus pengetahuan dan wawasan berdemokrasi mereka. Setidaknya pada Pilkada dan Pemilu berikutnya angka partisipasi tersebut bisa terus bergerak naik.
Generasi muda dan calon pemilih selanjutnya di wilayah tersebut diharapkan menjadi pionir dalam mengkampanyekan berdemokrasi yang baik. Masyarakat bisa sadar untuk bertindak aktif memastikan dirinya apakah terdaftar dalam daftar pemilih pada setiap tahapan pemilu dan pilkada. Masyarakat juga kita harapkan mampu menjaga kondusifitas karena jangan sampai perbedaan pilihan dapat menaikkan tensi antar pendukung.Â
Lalu yang tidak kalah penting juga adalah memberikan pemahaman bahwa money politic yang biasanya terjadi merupakan tindakan yang salah dan melanggar UU. Sebab masyarakat mesti diedukasi bahwa money politic ini adalah cikal bakal terpilihnya pemimpin atau calon yang korup. Selain itu juga harapan terbesarnya nanti mereka yang berkesempatan menyimak materi bisa menjadi embrio bagi menyebarnya informasi kepemiluan.
Salah satu dampak yang diharapkan dari hal tersebut adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) dalam memenuhi kuota penyelenggara adhock (PPK, PPS dan KPPS) kedepannya. Sehingga penyelenggara yang dibentuk di daerah tersebut merupakan penyelenggara yang memang memiliki wawasan dan minat untuk mengabdikan diri. Bukan malah karena "kandang paksa" akibat tidak adanya SDM yang bersedia menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dan pilkada.
