Kemiskinan Perdesaan dan Kemandirian Nagari

Desa ini memiliki Badan usaha milik desa (Bumdes) terbaik nasional kategori Desa Wisata Perberdaya Masyarakat dan berdiri sejak tahun 2009. Butuh waktu panjang memang, namun hasilnya bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang pula. Dengan 13 unit usaha dan 9 diantaranya telah berbentuk PT, masyarakat bisa diberdayakan dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Bahkan, masyarakat setempat telah melek investasi. Masyarakat bisa mendapatkan pendapatan pasif setiap bulannya sebesar Rp 400.000 sampai Rp 500.000 dengan ikut berperan sebagai investor di perusahaan desanya sendiri.

Mengubah fokus alokasi dana desa dari yang sebelumnya menggunakan skema padat karya tunai dalam membangun jalan dan jembatan menjadi skema pemberdayaan masyarakat tentu berimplikasi kepada semakin rumitnya pekerjaan perangkat nagari. Mulai dari kerumitan administrasi, penyiapkan materi pembinaan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang, serta mencari tenaga pengajar yang tepat. Butuh waktu yang lama untuk merealisasikannya disaat desakan pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana desa semakin kuat. Namun hal itu bukanlah alasan untuk mundur. Pemerintah pusat tidak bisa hanya memberikan uang tanpa ada pembinaan kepada perangkat nagari. Perangkat nagari harus bisa berjuang demi terwujudnya pusat ekonomi kerakyatan di nagarinya sendiri. Dengan munculnya pusat kegiatan ekonomi kerakyatan di nagari tersebut, fungsi dan manfaat dana desa semakin luas dirasakan oleh setiap individu, dan tentu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Beribu-ribu lapangan pekerjaan bisa terbentuk, beratus-ratus persen pendapatan masyarakat bisa meningkat, dan puluhan nagari mandiri bisa tercipta. Angan-angan ini diharapkan bisa mengurai benang kusut kemiskinan perdesaan dengan memanfaatkan alokasi dana desa yang sudah ada. Semua terlibat, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.

Padang Ekspres, 30 Juli 2019