Secara umum, kinerja pembangunan ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cenderung  menurun. Namun demikian, kecenderungan tersebut justru diikuti dengan meningkatnya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan itu sendiri.
Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001  poin  jika  dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.
Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini Ratio Maret 2019 Â yang sebesar 0,392. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,315 dan tidak berubah dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,317.
Itu artinya ketimpangan pendistribusian kekayaan negara tidak merata terutama di perkotaan. 1 persen penduduk menguasai hingga 40 persen total kekayaan di Indonesia. Sehingga disparitas antar daerah  masih  terjadi terutama Jawa dan kawasan Indonesia Bagian Timur. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada Maret 2020, berikut adalah 7 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia.
Dari 7 provinsi dengan persentase kemiskinan tetinggi, 5 provinsi diantaranya berasal dari Indonesia timur.
Kontribusi PDRB Tidak Merata
Selain diukur dari indeks Gini Ratio, kesenjangan juga tercermin dari kontribusi PDRB terhadap PDB. Dalam rentang 2015-2019, kontribusi PDRB Jawa-Sumatera sangat dominan dan tidak pernah kurang dari 80 persen terhadap PDB.
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020 terkait pemerataan pembangunan tidak tercapai secara maksimal. Kekayaan negara masih terpusat di Pulau Jawa sementara daerah-daerah terdepan, terpencil, tertinggal (3T) yang lebih membutuhkan pembangunan tidak mendapatkan porsi pembangunan yang semestinya. Pulau Jawa yang hanya 7 persen dari luas total daratan Indonesia mendapatkan jatah pembangunan hingga 59 persen dari total pembangunan nasional. Angka ini naik dari rencana awal yang hanya menargetkan 55,1 persen. Sementara daerah lain, Sumatera dan Kalimantan tidak memenuhi target, sedangkan Maluku dan Papua tidak mengalami kenaikan. Sehingga sasaran pemerataan pembangunan wilayah pada RPJMN 2015-2019 tidak tercapai secara maksimal.
