Ekonomi politik internasional merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam program studi hubungan internasional. Didalam mata kuliah ini mahasiswa tidak hanyak membahas mengenai bisnis saja, atau mengenai pemerintahan saja. Ada banyak hal yang bisa mahasiswa pelajari dalam mata kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai ekonomi politik internasional. Sebelum itu penulis akan menceritakan sedikit sejarah mengenai ekonomi politik.
Ekonomi politik muncul pada abad ke-18. Pemikiran ini dibawa oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Dan dari sinilah mereka memunculkan teori-teori mengenai perkembangan ekonomi.
Bagi mahasiswa FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) nama Adam Smith tidaklah asing ditelinga. Hal ini dikarenakan Adam Smith merupakan bapak ekonomi modern. Adam Smith juga telah menulis buku yang cukup terkenal denagn judul “The Wealth of Nations” pada tahun 1976. Dalam buku ini Adam Smith mengutarakan kalau pasar bebas bisa dicapai jika pemerintah tidak campur tangan.
Berbeda dengan David Ricardo. David Ricardo beranggapan kalau negara akan mendapat banyak keuntungan dengan memproduksi barang yang bisa mereka hasilkan dengan biaya paling murah, dan membeli barang yang tidak bisa dihasilkan dengan harga paling murah.
Pada abad ke-19 ekonomi politik semakin dikenali, terutama setelah terjadinya industrialisasi yang terjadi di Eropa. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa antara ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Karena dalam praktek berekonomi, produsen atau pihak terkait memerlukan politik yang dilakukan pemerintah untuk mengatur regulasi dalam berekonomi.
Selanjutnya penulis akan membahas mengenai pengertian ekonomi politik internasional. Ekonomi merupakan salah satu kajian ilmu yang membahas mengenai cara memenuhi kebutuhan manusia yang banyak dan bervariatif dengan sumber daya yang terbatas. Dan politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ilmu yang membahas mengenai tatanan negara. Dan internasional berarti melewati batas-batas suatu negara atau global.
Menurut Thomas Otley ekonomi politik internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan politik yang mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik dalam ranah internasional. Dan di era globalisasi seperti saat ini ekonomi politik internasional sangatlah relevan untuk dibahas dan dipelajari.
Dan Thomas Oetley juga membagi ekonomi politik internasional menjadi empat bagian:
- Sistem moneter internasional
- Sistem perdagangan internasional
- Pembangunan ekonomi
- Perusahaan internasional
Didalam ekonomi politik internasional juga terdapat beberapa prespektif yang sangat terkenal:
- Markantilisme
- Liberalisme
- Marxisme
Salah satu isu mengenai ekonomi politik adalah Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Belt and Road Initiative adalah program yang diadakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mempermudah dan memperlancar jalur air antar negara (Sindy Yulia Putri, 2019). Dengan pembanguna jalur ini diharapkan perdagangan yang dilakukan negara-negara bisa lebih mudah. Bisa dikatakan bahwa Program Belt and Road Initiative ini cukuplah sukses. Hal ini ditandai dengan adanya 65 negara yang menggunakan jalur ini. Belt and Road Initiative memiliki lima fokus yang dijadikan tujuan utama, yaitu (I) Mengkoordinasikan kebijakan; (II) Pertukaran seni budaya; (III) Intregasi keuangan: (IV) Perdagangan dan investasi; (V) Konektivitas fasilitas (Sindy Yulia Putri, 2019). Dalam Program Belt and Road Initiative, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh jalur tersebut. Dan karena Program Belt and Road Initiative ini hubungan antara Indonesia menjadi semkain dekat. Ada banyak kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok, salah satunya dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa Tiongkok merupaka salah satu mitra dagang utama sumber investasi bagi Indonesia. Ada banyak investasi yang dilakukan Tiongkok kepada Indonesia. Salah satunya adalah pada tahun 2018, Tiongkok memberi sekitar USD 1,34 milliar. Dan itu digunakan Indonesia untuk membangun banyak proyek, seperti membangun jalan tol dari Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Dilihat dari kerja sama yang dilakukan Indionesia dengan Tiongkok, kerja sama ini lebih berfokus pada proyek HSR (High-Speed Rail). Pembangunan HSR yang dibantu oleh Tiongkok membuat Tiongkok memiliki control politik di Indonesia. Tiongkok tidak menyia-nyiakan kekuatan ekonomi yang dimilikinya, ia menggunakannya untuk mngontrol suatu negara. Begitu pula dengan Indonesia, yang Namanya kerja sama pastilah kedua belah pihak sama sama untung, walaupun kuantitasnya tidak mesti sama. Dengan kerja sama ini Indonesia bisa meningkatkan infrastruktur dinegaranya. HSR bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan yang yang ada di Indonesia. Lagi pula jika Indonesia ingin membangun HSR sendiri kemungknannya sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan masalah kurangnya finansial dan juga minimnya teknologi yang dimiliki Indonesia.
