TPS di Kampus, Dinilai Kampus Terlibat Politik Praktis

KAMPUS— (2/5) Dra.MD.Susilowati.,M.Hum selaku dosen pancasila di UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA (UAJY) mengungkapkan membuat TPS dikampus dapat dinilai kampus terlibat politik praktis.

“ Pemilu legislatif kemarin ada kampus yang punya rencana membuat TPS yaitu UGM dan UNY, tapi ya tidak terlaksana karena kampus tidak mau terlibat politik praktis” ujar Dra. MD. Susilowati, M.Hum selaku Dosen Pancasila fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) UAJY.

Golput merupakan “penyakit” yang selalu ada dalam setiap pemilihan umum. Tidak hanya masyarakat awam, bahkan mahasiswa yang ada dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politikpun tidak menutup kemungkinan golput. Ada banyak faktor mengapa golput sampai sekarang menjadi pilihan. Menyedihkan ketika hak suara ingin di sumbangkan, tetapi sistem yang kacau menjadi penghambat.

Banyak mahasiswa FISIP UAJY yang mengalami kesulitan secara teknis untuk mengikuti PEMILU, diantaranya bagi mahasiswa luar Jogja, ada TPS yang menolak menggunakan KTP. TPS tersebut mewajibkan untuk membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Hal seperti ini yang secara tidak langsung membuat mahasiswa FISIP UAJY menjadi kehilangan kesempatannya sebagai pemilih, bahkan ada yang kehilangan haknya sebagai pemilih pemula.

Dra. MD. Susilowati, M.Hum menjelaskan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya mahasiswa yang melakukan Golput. Sebagai mahasiswa FISIP UAJY yang seharusnya melek politik, harapannya agar bisa mengajak orang lain untuk tidak Golput.

Beberapa minggu sebelum dilaksanakannya pemilu legislatif, Fakultas Fisip UAJY mengadakan Studium Generale “ Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas” dengan mengundang KPU dalam kegiatan sosialisasi pemilu. Stadium General ini sebagai bekal mahasiswa khususnya yang berasal dari luar kota agar jangan lagi melakukan Golput hanya karena hal teknis.

2014 merupakan tahun dimana seluruh masyarakat indonesia malaksanakan kewajiban sekaligus haknya. Tahun ini masyarakat indonesia melaksanakan pesta demokrasi. Ya, pemilihan umum (PEMILU). Setiap warga negara berhak memilih siapa calon pemimpinnya. Para kaum muda generasi penerus bangsa dapat menjadi cermin semangat baru bangsa indonesia. Keterlibatan dalam pemilu dengan ikut memilih berarti peduli akan nasib bangsa dan negara Republik Indonesia.