Kekerasan Aparat dan Krisis Kepercayaan Masyarakat

Kasus penembakan yang  terjadi pada siswa SMK di Semarang menjadi perhatian publik. Penembakan yang dilakukan oleh seorang polisi berpangkat Aipda membuat banyak masyarakat merasa kecewa kepada institusi kepolisian di negara ini. Korban adalah seorang remaja yang semestinya dilindungi, juga seorang remaja yang seharusnya berada di masa-masa mengejar cita-cita dan harapannya, justru menjadi sasaran kekerasan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab. 

Penodongan senjata dan penembakan terhadap siswa SMK yang tidak bersalah mencerminkan kurangnya pengendalian emosi dan profesionalitas dari aparat yang bersangkutan. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika aparat yang diberi tanggung jawab untuk melindungi masyarakat justru menjadi ancaman, maka ada masalah serius dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan internal kepolisian. Peristiwa ini tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

Pemecatan dan penetapan sebagai tersangka kepada pelaku adalah langkah awal yang baik. tetapi, langkah tersebut belumlah cukup. Penegakan hukum terhadap pelaku individu tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Perlu adanya pembenahan mendalam tentang akar permasalahan, dimana budaya kekerasan yang masih melekat, dan minimnya pelatihan berbasis hak asasi manusia di kalangan aparat.

Masyarakat ingin perubahan perubahan nyata, bukan hanya hukuman untuk pelaku. institusi kepolisian perlu dibenahi secara menyeluruh. Polisi harus diberi pelatihan khusus tentang bagaimana cara menangani emosi, dan berbicara dengan masyarakat tanpa kekerasan. Selain itu, perlu adanya pengawasan dari pihak luar agar polisi tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Dengan adanya kasus ini juga menegaskan bahwa ada celah besar dalam sistem internal kepolisian. Masyarakat yang sudah skeptis terhadap kinerja kepolisian kini semakin kehilangan keyakinan bahwa polisi dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan adil. Insiden ini memperkuat persepsi negatif bahwa polisi kerap menyalahgunakan kekuasaan, terutama terhadap kelompok yang rentan seperti anak muda. Ketika hukum dianggap tidak ditegakkan secara merata, masyarakat akan merasa bahwa keadilan hanya menjadi milik segelintir pihak, sementara mereka yang lemah terus menjadi korban.

Selain itu, penanganan kasus kekerasan oleh aparat sering kali dianggap lambat dan kurang transparan. Ketika masyarakat tidak melihat adanya tindak lanjut yang tegas dan adil, mereka semakin merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara merata. Akibatnya, citra kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung publik semakin tercoreng.

Institusi kepolisian harus memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku berjalan sesuai aturan tanpa ada intervensi. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selain itu, aparat kepolisian perlu menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada keluarga korban dan masyarakat, sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka.

Rakyat membutuhkan polisi yang melayani dan melindungi, bukan yang menebar ketakutan. Peristiwa ini adalah alarm keras bagi institusi kepolisian untuk mereformasi diri demi menjadi lembaga yang benar-benar dipercaya dan dihormati. Kepercayaan masyarakat memang sulit dibangun kembali, tetapi dengan komitmen nyata, harapan itu masih mungkin diraih.

Kasus ini bukan sekadar tragedi individual, tetapi sebuah refleksi dari masalah sistemik yang membutuhkan perhatian serius. Jika tidak ada perubahan signifikan, kepolisian akan terus kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan ini akan berdampak buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Reformasi adalah jalan satu-satunya untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak pernah terjadi lagi.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam mengawal proses penegakan hukum dalam kasus ini. Masyarakat harus aktif mengawasi jalannya proses hukum dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. Selain itu, masyarakat juga harus ikut serta dalam mengawal proses reformasi kepolisian.