Mengapa Pihak Swasta Dibutuhkan dalam Pembangunan Nasional

Salah satu Permasalahan pembangunan nasional di Indonesia adalah keterbatasan ketersediaan infrastruktur,  baik terbatas dalam segi ketersediaan jumlah maupun terbatas dalm segi kualitas. Infrastruktur memiliki peran penting dalam perkembangan suatu bangsa. sebab infrastruktur dapat menjadi penggerak roda perekonomian.Permasalahan infrastruktur kerap dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pemicu kemunculan masalah baru di perkotaan, seperti banyaknya jalan berlubang yang menyebabkan waktu tempuh menjadi terbuang lebih lama, selain itu terjadi pemborosan bahan bakar yang mana akan menyebabkan polusi. 

Belum lagi keterbatasan infrastruktur dalam segi kualitas yang di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya perbaikan jalan yang terjadi berulang kali di tempat yang sama. Oleh karena itu saat ini Presiden Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata. Namun, perlu diketahui bahwa pemerintahan kita hanya mampu memenuhi 30% dari kebutuhan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Artinya ada kekurangan pembiayaan dalam pengadaan infrastruktur.

Lalu bagaimana cara pemerintah untuk mendapatkan kekurangan pembiayaan tersebut? Ada banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah, salah satunya adalah melalui Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Apa itu KPS/PPP? KPS/PPP adalah kerjasama atau kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta dalam pengadaan barang public dalam jangka watu panjang yaitu umumnya 15 hingga 20 tahun. 

Melalui penjelasan diatas dapat kita ketahui alasan pemerintah membutuhkan peran swasta dalam pembangunan yaitu untuk dapat menutup kekurangan pembiayaan dari pengadaan infrastruktur. Kerjasama Pihak swasta dapat dijalankan dengan BUMN/BUMD, badan usaha swasta baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri dapat berbentuk perseorangan, firma, CV, PT dan lain sebagainya. Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ada 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, seperti infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur fasilitas pendidikan dan lain sebagainya.

Posisi pihak swasta sebagai sponsor memiliki kewajiban melakukan pembangunan beserta perawatan sarana infrastrutur sesuai dengan teken kontrak yang disepakati dengan pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri selaku owner dari proyek pembangunan tersebut berkewajiban untuk memberikan kompensasi berupa pemberian hak untuk mengelola infrastruktur yang dibangun secara komersial selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. 

Adapun tantangan bagi perintah sendiri adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk dapat meyakinan para investor atau sponsor agar mau berinvestasi. Dengan kata lain pemerintah harus dapat memberikan profit kepada pihak sponsor serta pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan baru dengan memotong birokrasi yang berbelit.

Dalam pelaksanaan kerjasama antara keduanya sering kali memiliki hambatan seperti Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah sendiri memiliki kepentingan yang bersifat social kemasyarakatan sedangkan pihak swasta sendiri memiliki kepentingan yang bersifat komersial, yaitu mencari profit sebesar besarnya, selain itu permasalahan klasik seperti pembebasan lahan turut menjadi hambatan serta masalah penjaminan hokum.

Oleh karena itu diperlukan jaminan dan perlindungan hokum untuk memberikan kepastian, sehingga pihak investor lebih dapat mempertimbangkan, serta tingkat kepercayaan akan meningkat. Dengan adanya kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah, diharapkan agar dapat memberikan manfaat yang baik dalam alokasi investasi serta meningkatkan kualitas pelayanan public.

•