Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perbankan di Indonesia sendiri sangat penting dalam hal pembangunan nasional, contohnya saja seperti akses untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan di Indonesia dan sekaligus untuk meningkatkan stabilitas nasional menuju tingkat kesejahteraan masyarakat.
Saat ini sistem perbankan di Indonesia sendiri terus berupaya untuk bertahan dalam adanya ketidakpastian terkait adanya isu global dan resesi yang ada. Dalam sambutannya Perry Warjiyo mengatakan bahwa "sejak awal presidensi G20 telah mengadakan kerja sama untuk memajukan isu global yang bersifat kritis dan mampu memberikan solusi konkret maupun kolektif untuk mencapai pemulihan".
Artikel ini sedikit membahas beberapa aspek terkait pembahasan tersebut, yaitu :
Uang, dengan adanya isu terkait resesi tersebut beberapa masyarakat saat ini mulai waspada karena menurut mereka hal ini dapat membuat dampak besar terkait situasi nasional. Namun pihak pemerintah dan kebanksentralan menghimbau masyarakat agar tidak panik dan sekaligus menghimbau masyarakat untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, hal itu terkait dengan solusi atas kewaspadaan masyarakat saat ini. Karena seperti yang diketahui saat terjadi adanya resesi maka keberadaan uang sangat penting, dengan begitu UMKM sangat berpengaruh dalam mengatasi resesi 2023 tersebut.
Bank Indonesia, terlepas adanya isu global yang akan terjadi pada tahun 2023 mendatang, Bank Indonesia saat ini terus memperhatikan sistem ketahanan dan prospek kerja dengan baik. Bank Indonesia menekankan bahwa sinergi serta inovasi adalah sebuah kunci dalam mengatasi global 2023. Pada tahun 2023, Bank Indonesia diarahkan pada bagian dari bauran kebijakan nasional dengan harapan dapat mampu memperkuat sistem ketahanan serta membangkitkan sistem perekonomian ditengah kondisi ekonomi global yang menyerang Indonesia sehingga sangat beresiko dengan munculnya resesi 2023 di Indonesia.
Bank Sentral Digital 4.0, berkembangnya teknologi informasi membuat pihak perbankan untuk bertransformasi. Di era digital 4.0 ini akan banyak perubahan seperti adanya masyarakat yang menginginkan suatu hal dengan mudah dalam layanan perbankan mereka.Â
Dengan pola pokir masyarakat yang berubah tersebut membuat sektor perbankan mengalami lebih banyak tantangan, pasalnya perubahan tersebut harus direspon dengan cepat dengan dalih mempersiapkan lembaga jasa keuangan untuk menghadapi inovasi digital banking. Perilaku masyarakat tersebut menjadi faktor pendukung bagi bank sentral untuk dapat selalu berinovasi dalam mempertahankan eksistensinya, sehingga bank sentral menyatakan bahwa era layanan perbankan digital merupakan era baru dalam layanan perbankan.
Kebijakan Sistem Pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia dengan didukung inisiatif BSPI 2025 (Blue Print Sistem Pembayaran) diharapkan dapat membangun ekonomi lebih baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat. QRIS, BI-FAST dan SNAP merupakan bagian inisiatif pembayaran digital dari Bank Indonesia yang menjadi langkah penting untuk memperluas akses pembayaran di Indonesia. Seperti yang telah dibahas pada presidensi G20 bahwa sistem pembayaran merupakan sebuah momentum yang perlu dilakukan untuk memulihkan punggung perekonomian.
Kebijakan sistem pembayaran sendiri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan tugasnya yang untuk mengatur dan menjaga kestabilan dalam hal kelancaran sistem pembayaran. Tugas-tugas tersebut digolongkan dalam beberapa aspek seperti pengawasan dan perizinan. Bank Indonesia dalam kebijakan sistem pembayaran sendiri sebagai regulator, operator dan juga fasilitator serta perlindungan terhadap konsumen.
Kebijakan Moneter, stabilisasi nilai tukar rupiah serta pengendalian inflasi adalah fokus dari kebijakan moneter Bank Indonesia di tahun 2023 mendatang. Hal tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk mengatasi dampak dari isu global 2023, serta juga untuk meningkatkan stabilitas makro ekonomi dan menormalkan sistem keuangan. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa akan konsisten dalam respon kebijakan suku bunga dan dikomunikasikan dengan cara transparan guna mencapai sasaran inflasi inti lebih awal di tahun 2023. Oleh karena itu Bank Indonesia dalam kebijakan moneternya di tahun 2023 terus difokuskan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia.
Inflasi, pemerintah saat ini tengah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIB), dengan harapan dapat mencegah dampak adanya resesi 2023 dengan cara merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan serta pengendalian inflasi pada perekonomian lainnya. Saat Bank Indonesia sendiri juga terus mengoptimalkan tentang strategi dalam kebijakan yang bertujuan agar mampu menjaga stabilitas makro ekonomi serta sistem keuangan untuk memulihkan perekonomian di Indonesia.
