Trading topik perihal MUI muncul dalam mengkritisi RUU HIP beberapa waktu lalu yang diawali beredarnya maklumat MUI Indonesia Nomor 1240/DP-MUI/VI/2020. Beberapa pendapat mengatakan bahwa MUI sekarang lagi terjebak politik. Dimana sebelumnya juga pernah ramai terkait penerbitan sertifikasi halal yang merupakan domain ekonomi. Awam mengetahui MUI itu mengatur terkait umat dalam menjalankan ibadah dan yang terkait agar umatnya selamat di dunia dan akherat.
Tetapi rupanya beberapa punggawanya lagi terjebak oleh hawa nafsu yang melekat dalam diri manusia. Bisa dikatakan dapat memberi nasehat orang lain tetapi tidak dapat menasehati dirinya sendiri. Ajakan demo yang lebih besar untuk menolak RUU dan mengancam pemerintah untuk mencabut merupakan salah satu contoh. Beruntung masih ada semacam Pak Mahfud MD yang mengawal polhukam yang menjernihkan suasana dengan memberi pengertian yang membuat RUU HIP itu dari DPR bukan dari Pemerintah. Mosok pemerintah diminta mencabut atau menunda. Lha di DPR itu yang bisa masuk kesana kan orang orang pilihan. Tidak semua orang bisa masuk kesana jadi anggota DPR, butuh kemampuan lebih termasuk kemampuan logistik dan ekonomi cukup mapan. Dalam pembahasan suatu rancangan undang undang pun pasti menggelar diskusi dan tentu mengambil tokoh yang berkompeten dalam bidangnya.
Pak Ngabalin selaku TA kepresidenan sudah pas bila menegur MUI sekaligus untuk kontrol agar MUI kembali pada bidangnya. Pak Ngabalin menilai ada salah orang di MUI dalam membahas RUU HIP. Menjadi lega kalau begini ada saling kontrol, kita juga prihatin bila di MUI yang mana tempatnya para ulama kurang pas dalam berpendapat. Mosok ulama main ancam mengancam dan mengajak demo yang lebih besar.
