Mohon tunggu...
Amy Kumara
Amy Kumara Mohon Tunggu... -

seseorang yang ingin membahagiakan orang-orang terkasihnya. . .

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menerawang Kinerja Dewan Terhormat

29 Mei 2013   10:11 Diperbarui: 24 Juni 2015   12:52 138
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Mendengar kata DPR di pikiran kita langsung terlintas sebuah dewan yang kerjanya membuat undang-undang dan sebagai penyalur aspirasi rakyat, di mana memiliki beberapa fungsi, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. DPR juga berperan sebagai wakil rakyat. Tetapi jika kita menengok pada hasil kerja anggota dewan selama ini, apakah memang benar, bahwa semua tugas mulia yang diemban oleh DPR sudah benar-benar dijalankan secara maksimal? Banyak kalangan menilai kinerja DPR hanya sekedar ruitinitas semata dan hanya terkesan sekedar “menggugurkan kewajiban” karena memang tidak ada hasil nyata yang memuaskan bagi rakyat. Artinya kinerja yang selama ini dilakukan ya hanya secara prosedural saja, tidak mencapai pada taraf substansial yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia sehingga yang terjadi saat ini berbagai produk legislasi yang dihasilkan dapat belum dapat menyejahterakan rakyat Indonesia. Banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada DPR menurun.

Kedisiplinan yang seharusnya dapat dicontohkan oleh anggota dewan yang terhormat sebagai publik figure justru tidak dapat kita temukan, karena dalam beberapa sidang banyak sekali bangku kosong yang tidak berpenghuni. Ketidakdisiplinan anggota dewan ini menurut beberapa kalangan juga menyebabkan tidak terpenuhinya produk legislasi. Banyak anggota dewan yang tidak berkompeten dalam hal pembuatan undang-undang, sehingga banyak target undang-undang yang tidak tercapai. Tidak tercapainya target produk legislasi tidak hanya karena malasnya anggota dewan menghadiri berbagai sidang dan kurang berkompeten dalam bidannya, tetapi juga disebabkan sulitnya mencapai konsensus antara anggota yang satu dengan anggota lain yang berbeda partai.

Bagaimanapun kinerja anggota dewan seharusnya tetap harus memperhatikan nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Fungsi yang diemban anggota dewan seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran harus dapat dijalankan secara maksimal sebagai konsekuensi dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Jangan sampai tugas yang dapat dilaksanakan hanya berat sebelah. Artinya hanya dalam beberapa hal saja yang dapat dilaksanakan dengan baik. dalam periode pemilu selanjutnya adalah tugas kita bersama dalam menentukan mana wakil rakyat yang benar-benar dapat mewakili penderitaan kita sebagai warga Negara. Mana wakil rakyat yang tidak hanya dipenuhi dengan tipu muslihat yang ketika sudah menduduki kursi jabatannya hanya berfikir bagaimana mengembalikan modal yang habis ketika kampanye. Semoga apa yang sudah terjadi saat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga kita bisa lebih bijaksana dalam menentukan pilihan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun