Tahun 2018 adalah tahun politik. Tahun yang merupakan momentum daerah untuk menentukan sosok Nahkoda, yang tentu bakal berpengaruh pada keberlangsungan Pemerintahan Daerah dalam satu periode. Tahun dimana segala penjuru kepentingan politik berbaur dengan berbagai kalkulasi. Suatu tahun dimana keamanan internal negara dengan ancaman konflik horizontal dipertaruhkan. Tahun dimana ujian kedewasaan berdemokrasi tengah digelar.
Berdasar data KPU, Pilkada serentak bakal digelar di 17 Propinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota. Sehingga bila ditotal secara keseluruhan di tahun 2018, terdapat 171 pertarungan perebutan kursi Kepala Daerah, 171 Potensi Konfilk, Â 171 titik penyelenggaraan ujian kedewasaan demokrasi, dan 171 Potensi gesekan horizontal masyarakat.
Kasus "Mahar Politik" menjadi sarapan pembuka tahun politik tahun 2018. Kasus tersebut bermula dari pengakuan La Nyalla yang diperintahkan untuk menyerahkan uang 40 Milyard kepada Gerindra sebagai syarat untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. La Nyalla mau menyerahkan bahkan 300 Milyard kepada Gerindra, namun setelah pendaftaran dirinya di KPU sebagai Calon Gubernur. Keinginan tersebut tidak sejalan dengan keinginan Gerindra yang bersikeras agar La Nyalla menyerahkan uang sebelum pendaftaran di KPU. La Nyalla dan Gerindra tidak bersepakat tentang uang mahar hingga batas pendaftaran Bakal Calon Gubernur di KPU terlewati. La Nyalla gagal mendapat tiket  untuk ikut memeriahkan tahun politik 2018 sebagai Calon Gubernur.
La Nyalla geram hingga menggelar konferensi Pers, yang menyatakan bahwa dirinya gagal mendapat rekomendasai Gerindra karena tidak dapat menyerahkan uang 40 Milyar kepada Gerindra. Aksi La Nyalla tersebut merupakan suatu tindakan yang berani. Seisi Nusantara ini paham siapa Ketua Gerindra dan apa latar belakang dan masa lalunya, namun La Nyalla tidak mempedulikan semuanya. La Nyalla tetap bersikukuh membongkar praktek "mahar politik". Bahkan dalam kurun beberapa waktu selanjutnya, La Nyalla membuka posko pengaduan "mahar politik" untuk menerima pengaduan berbagai pihak yang telah menajdi korban mahar politik.
 Mahar politik selanjutnya menjadi perbincangan nasional. Bahkan suatu acara televisi yang biasa menggelar tema hukum pun, mahar politik menjadi tema, dengan judul yang sangat fantastis "La Nyalla Versus Prabowo". Mahar politik menjadi isu menarik dan menjadi santapan lezat bagi media. Sehingga tidak dapat dihindarkan upaya "goreng menggoreng" beberapa media sehingga isu tersebut menjadi suatu menu berita yang selalu ditunggu kelanjutannya oleh pembaca.
Santapan empuk soal mahar semakin "ganyeng" dengan bumbu rekaman Supri sebagai ketua Gerindra Jatim yang meminta uang kepada tim La Nyalla. Rekaman tersebut langsung diklarifikasi oleh Supri melalui siaran Pers nya yang meminta agar rekaman tidak dipotong. Berita Mahar  Politik pun semakin santer ketika tersebar rekaman asli Prabowo yang menyampaikan dengan terang dalam sebuah pidato yang pada intinya untuk menjadi kepala daerah tidak hanya butuh modal baik, tapi harus "punya uang minimal 300 Milyar".
Tidak berhenti disitu, berita tentang mahar politik bertambah dengan laporan penjaga kantor Pemuda Pancasila Jawa Timur yang menemukan 3 bom Molotov. Pelemparan bom Molotov ke kantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto 21 Surabaya tersebut tepat sehari pers realease pembukaan posko Mahar Politik oleh La Nyalla. Sebelum peristiwa tersebut, terdapat beberapa hal yang tidak sempat direlease oleh media. Diantaranya adalah, tantangan duel seseorang dengan menggunakan atribut Garda Merah Putih kepada Baso Juherman, sekretaris Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Tantangan tersebut disambut Baso, namun Sang penantang tak kunjung datang setelah ditunggu berjam-jam.
Terdapat broadcast melalui media sosial yang mengatasnamakan MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Broadcast tersebut menyebar opini tentang solidaritas Pemuda Pancasila untuk melakukan pembelaan terhadap La Nyalla atas tindakan Gerindra Jatim. Broadcast tersebut menghimbau untuk aksi massa di kantor Gerindra Jawa Timur di tanggal 16 Januari 2018. Hampir direspon oleh beberapa kader Pemuda Pancasila di beberapa kota, dan berhasil direda. Broadcast tersebut bukan merupakan produk Pemuda Pancasila Jawa Timur, melainkan dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Â Dan La Nyalla mengakui bahwa broadcast tersebut bukan perintah Majelis Pimpinan Wilayah.
Tidak hanya Pemuda Pancasila, Gerindra Jatim menerima surat akan adanya aksi mempertanyakan perihal mahar politik. Surat tersebut tidak pernah ditembuskan kepada Intelkam Polrestabes yang membawahi wilayah Surabaya. Surat tersebut mengatasnamakan suatu kelompok, namun tidak mencantumkan alamatya. Dan nyatanya, hingga hari pelaksanaan aksi, tidak seorang pun melakukan aksi massa di depan Kantor Gerindra.
Jika Supri selaku ketua Gerindra Jatim sempat menyatakan dalam dialog pada sebuah stasiun TV bahwa dirinya diteror dan diancam bunuh oleh orang-orang La Nyalla, hal tersebut juga sama dialami oleh pengurus Pemuda Pancasila Jawa Timur. Terdapat pengurus Pemuda Pancasila Jawa Timur yang mendapat terror dari orang tidak dikenal. Kejadian demi kejadian saling bersambutan dengan ritme yang berkesuaian dengan dua objek yang tetap, yakni kubu La Nyalla dan kubu Prabowo.
Hingga tulisan ini dibuat, tidak ada kekisruhan dalam arti fisik antara kubu La Nyalla dengan kubu Prabowo. Jadi, soal mahar politik hanyalah kekisruhan opini di media yang berlangsung tidak lebih dari satu bulan. Sekalipun begitu, hal menarik dalam peristiwa mahar politik hari ini, terdapat indikasi kedewasaan masing-masing kubu dalam meghadapi situasi.
