[caption caption="Photo: Rindam Jaya 2013"][/caption]
Melalui Kementerian Pertahanan RI, pemerintah kembali mewacanakan kebijakannya untuk memberlakuan kewajiban Bela Negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Porram ini tidak main-main, Menteri Perahanan RI, Ryamizard Riyacudu, menargetkan 100 juta orang peserta Bela Negara dalam masa 10 tahun terakhir. Artinya bahwa, setiap tahun akan dihasilkan keluaran peserta Bela Negara sebanyak 10 juta orang. Ditargetkan tercapai hingga 2025 mendatang.
Ryamizard Riyacudu menjelaskan bahwa program Bela Negara yang dia wacanakan, adalah gagasan yang sudah cukup lama. Dia kembali mengangkat kepermukaan karena menurutnya sangat penting, sebab melalui program Bela Negara, sikap prilaku serta cara pandang warga negara dapat diubah untuk tahu dan bangga untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. “Siap bekerja untuk membangun negerinya, bahkan rela mati demi bangsanya”, jelasnya.
Lebih jauh Ryamizard menjelaskan, bahwa populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta orang, berarti bahwa dalam sistem pertahanan Negara, ada sekitar 100 juta penduduk potensial menjadi kader militan dalam pembelaan negara. Titik sasarannya adalah mereka WNI yang berusia di bawah 50 tahun. Mereka akan digembleng selama sebulan, baik urusan wawasan maupun fisik. Setelahnya mereka akan mendapatkan kartu anggota Bela Negara.
Wacana untuk melaksanakan program Bela Negara yang diajukan Kementerian Pertahanan RI, disambut baik dan penuh antusias oleh Presiden RI, Joko Widodo. Menurutnya, program Bela Negara era sekarang, adalah bagaimana mengubah pola pikir warga dari berpandangan pesimis menjadi optimis. “Tidak boleh lagi ada sikap pesimis, semua harus melihat ke depan dengan penuh rasa optimismitik. Disiplin dan penuh rasa percaya diri”, kata Joko Widodo.
Meski demikian, wacana yang disampaikan oleh Ryamizard Riyacudu ditanggapi dingin oleh sejumlah pihak. Bahkan oleh sejumlah anggota DPR-RI. Mereka menanggapinya secara sinis sebagai bagian dari upaya membangun sikap militeristik di tengah masyarakat. Terlebih lagi karena keberadaan TNI sebagai lembaga resmi yang dimiliki negara untuk tugas pembelaan negara, dipandang masih lebih dari cukup dan tetap efektif dalam mengemban tugasnya.
Pengamat militer, Rizal Darma Putra menilai bahwa ide menggiatkan kembali program Bela Negara adalah merupakan gagasan yang sebenarnya mubazsir, sebab menurutnya ancaman nasional ke depan, bisa diprediksi tidak akan ada gangguan negara yang sifatnya mendesak untuk melibatkan warga sipil. Rizal sebaliknya curiga program Bela Negara dilakukan sebagai bentuk mobilisasi massa yang rentan akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Atas kecurigaan seperti itu, Presiden RI menanggapi bahwa program Bela Negara tak berarti sama dengan Wajib Militer. Joko Widodo mencontohkan, pertandingan sepakbola harusnya mempersatukan, malah berbalik berantem. Tapi politisi Gerindra, Ahmad Muzani, berbalik menanggapi bahwa yang mendesak sekarang ini, justru sebaliknya rakyat yang menunggu pembelaan negara. Setelah rampung, nanti giliran rakyat yang dituntut membela negara.
Makassar, 22 Oktober 2015
