Oleh Armin Mustamin Toputiri
Setelah sebelumnya Pemerintahan Jokowi-JK, ikut memberi pengakuan salah satu diantara dua pihak yang bertikai di dua kepengurusan partai politik peninggalan orde baru, PPP dan Partai Golkar, maka di pekan terakhir, lagi-lagi pemerintahan Jokowi-JK ikut mengambil sikap mengejutkan. Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintahan menggunakan hak konstitusional dimilikinya untuk tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI, hasil Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya, yang menetapkan Lanyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum.
Bahkan tak tanggung-tanggung, surat keputusan yang ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga itu, tidak hanya membekukan kepengurusan PSSI, tetapi juga secara bulat ikut pula membekukan kelembagaan PSSI. Atas keputusan kontroversialnya itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, bahkan menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak pernah takut pada ancaman sanksi yang akan dijatuhkan FIFA. “Kita tak masalah jika akhirnya FIFA menghukum Indonesia tak diizinkan berlaga dalam kompetisi internasioanl”, tegasnya.
Kebijakan Menteri Imam Nahrawi, serta merta mendapat sorotan berbagai pihak, terutama kalangan pecinta sepakbola tanah air. Tapi Imam Nahrawi balik menanggapi bahwa apa kebijakan ditempuhnya demi untuk kebaikan PSSI dan prestasi olahraga sepakbola di masa-masa akan datang. “Kalau gagasannya memang demi untuk perbaikan persepakbolaan kita di masa datang, kenapa mesti ragu untuk mengambil opsi pembekuan itu”, jelasnya. Alasan Imam Nahrawi, borok di PSSI sudah lama sehingga harus ditumpas dari akarnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga bisa saja berdalih seperti itu, tetapi kalangan dari pengelola persepakbolaan nasional tetap saja menudingnya sebagai bagian dari intervensi pemerintah terhadap institusi PSSI, apalagi Imam Nahrawi melatari dalihnya karena ada keinginan menumpas permasalahan PSSI dari akarnya. Dan menumpas akar yang dimaksud tentu ditujukan pada para pengurus PSSI hasil Kongres Luar Biasa yang tak lain adalah mereka dari orang-orang yang itu-itu juga. Yaitu mereka para pengelola PSSI sebelum-sebelumnya.
Mungkin mereka itulah yang disebut Imam Nahrawi senagai akar yang mestinya ditumpas, karena dituding sebagai biang kerok kegagalan prestasi persepakbolaan nasional beberapa tahun terakhir. Sebab itu Menteri Pemuda dan Olahraga, secara tegas menolak tudingan intervensi. Harus dibedakan antara intervensi dan keinginan membenahi, kata dia. ”Kalau ada persoalan, ya, harus diselesaikan dari akarnya, yakni tata kelola keolahragaan kita. Dan kita harus melihat masalah ini secara utuh”, ujarnya.
Pada ujung akhir keseluruhannya sangat ditentukan bukan pada dalih, tetapi pada siapa yang sedang berada di kekuasaan dan sedang memiliki kuasa. Apakah benar semata karena maksud ingin membenahi PSSI ataukah karena memang tidak sejalan dengan pengurus PSSI terpilih. Tidak lebih kurang perlakuan sama dilakukan pemerintah pada PPP dan Partai Golkar. Dan kesemua itu terjadi karena pemerintah memiliki hak konstitusional memberi pengakuan. Pada siapa pengakuan diberikan, bukan pada selera kekuasaan.
Makassar, 23 April 2015
