Kabinet Kerja Gaduh Lagi

[caption caption="Photo: BeritaSatu/David Gita Roza"][/caption]

Jajaran “Kabinet Kerja” Jokowi-JK, gaduh lagi. Ya, gaduh lagi. Maksudnya, terjadi kegaduhan yang tak hanya sekali, tapi terjadi berulangkali. Headline Harian Kompas (2/3/2016), bahkan telah membeber rangkaian kegaduhan itu, sejak Agustus 2015 hingga Februari 2016. Sekian diantaranya, soal proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Terjadi beda pendapat antara Menteri ESDM RI, Sudirman Said, dengan Rizal Ramli, yang tak lain Menteri koordinator-nya.

Rizal Ramli menilai, proyek 35.000 Megawatt itu adalah mimpi yang tidak realistis. Itu sebab, Rizal Ramli mengajukan tawaran yang dianggapnya realistis, menjadi 16.000 Megawatt. Tapi tidak hanya sampai di situ, dua bulan setelah Agustus 2015, memasuki Oktober, kegaduhan kembali terjadi. Pelakunya tetap sama, meski topik persoalan sudah berbeda. Sudirman Said menyebut pemerintah setuju perpanjangan kontrak Freeport. Tapi Rizal Ramli, membantah.

Perseteruan internal jajaran kabinet kerja yang membawa kegaduhan, tidak hanya dilakukan Rizal Ramli, atau Sudirman Said. Sekian pembantu Presiden RI juga pernah melakukan. Misal saja, antara Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan RI, Thomas Lembong. Amran mengatakan, setahun ini Indonesia tak lagi mengimpor beras. Tapi Thomas berkata lain ke publik, jika pemerintah tetap mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand.

Lain lagi soal proyek unggulan Presiden RI, Joko Widodo. Pembangunan kereta cepat Jakarta -Bandung (pergi-pulang). Saat Menteri BUMN RI, Rini Soemarno, gencar melobi investor dan meyakinkan Joko Widodo, atasannya, untuk mendorong percepatan pembangunan proyek tersebut, namun sisi lain, Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan, sebaliknya menunjukkan sikap seolah tak merestui. Meski dalihnya menjaga agar tak ada aturan perizinan dilanggar.

Dan kegaduhan paling menghangat hingga saat ini, kembali terulang antara dua pelaku yang sama, meski topiknya sudah berbeda. Perseteruan antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli, pada soal Blok Masela. Sudirman mendukung pembangunan kilang gas terapung di laut, tapi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya RI, Rizal Ramli, menginginkan dibangun di darat, agar memberi dampak peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya, yakni di Maluku.

Perseteruan internal “Kabinet Kerja” Jokowi-JK yang berulangkali terjadi, bahkan membawa dampak kegaduhan, siapa pun tentu tidak mengingini. Bahkan oleh Joko Widodo, juga Jusuf Kalla, selaku atasan mereka. Buktinya, Jusuf Kalla mengaku telah berulangkali menegur, tapi bukti lain menunjukkan tetap saja terjadi. Artinya, jika ingin dipahami, sekian pembantunya di kabinet, tak peduli teguran atasannya. Membandel, berlomba meraih citra di opini publik.

Demikian pula dengan Joko Widodo, Presiden RI yang memiliki hak prerogatif mengangkat para menteri selaku pembantunya, juga tak pernah berhenti --- bukan menegur --- marah-marah dengan prilaku bawahannya. Tapi juga seolah tak digubris. Juga jika ingin dimengerti secara sederhana, atasan sudah tidak memiliki wibawa di mata bawahan. Tentu berbahaya. Rapat kabinet perlu mempertegas. Kabinet diukur pada kinerja, bukan citra di mata publik.

Makassar, 03 Maret 2016