Mengkambinghitamkan SBY

[caption caption="Photo: Rumgapres/Abror Rizki"][/caption]

Hingga saat ini, “SBY dan Pemerintahan SBY” masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa (“SBY”, 18 Feb 2016)

Seperti itu statemen yang tertulis dalam akun Twitter @SBYudhoyono. Presiden RI ke enam itu, menyampaikan keluhannya kepada pemerintahan yang tengah berkuasa saat ini. Tentu dimaksud SBY, kekuasaan pemerintahan Jokowi-JK. Namun siapa pihak dalam pemerintahan yang dimaksud, SBY tidak secara spesifik menyebutkan. Tapi pada cuitan tweet selanjutnya, patut diduga yang dimaksud, adalah Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian. “Sikap dan pernyataan yang salahkan SBY, juga datang dari yang dulu penah ikut bertugas bersama saya di pemerintahan”, tulis SBY berikutnya.

Bahkan dalam cuitan selanjutnya, SBY menuliskan bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul, dikatakan warisan pemerintahan SBY. Semuanya akibat kesalahan pemerintahan SBY. Saya harap yang dulu pernah bertugas bersama saya, agar bersabar. Jika dulu sepuluh tahun kita sabar, Insya Allah sekarang pun bisa. Bagi yang mau, ingin terusan menyalahkan pemerintahan yang lalu, alamatkan saja kepada saya, SBY. Saya pemimpinnya dan saya yang bertanggung jawab. Bagi teman-teman, yang merasa dilukai hatinya, para konstituen saya, tetaplah bersabar. Mari beri kesempatan pemerintahan untuk bikin negara kita hebat.

Jika semua ciutan twitter SBY itu dimengerti, maka satu-satunya orang yang terlibat dalam kabinet SBY, lalu kembali terlibat dalam kabinet Jokowi-JK, tak lain adalah Darmin Nasution. Di era SBY, Darmin menjabat Dirjen Pajak, Deputi Gubernur Senior dan menjadi Gubernur Bank Indonesia. Sehingga ada benarnya jika yang dituding SBY ingin mengkambinghitamkan diri dan pemerintahan dimasanya, adalah Darmin Nasution. Terlebih lagi karena dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian RI, Darmin mengkritik pemerintahan SBY yang terlambat membangun smelter yang baru dimulai 2014, padahal UU Mineral Batubara ada sejak 2009.

Akibat karena keterlambatan itu, Darmin menilai pemerintah telah kehilangan momentum dalam mewujudkan hilirisasi sektor minerba. Dan pernyataan seperti itu kata Darmin, wajar saja, karena sudah sesuai fakta-fakta. Bukan hanya pada periode pemerintahan SBY, namun juga pada pemerintahan orde baru sebelumnya. Meski demikian, Darmin menampik punya maksud mau mengkambinghitamkan pemerintahan sebelumnya, apalagi dirinya ikut terlibat di dalamnya. Persis sama disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, bahwa pemerintahan sekarang tidak maksud menyalahkan pemerintahan SBY, tapi sebagai bahan perbandingan.

Atas pertimbangan Itu, Darmin tidak merasa perlu menanggapi ciutan SBY itu. Justru banyak pihak mengharap SBY, tidak sekadar mencuitkan aneka keluhannya melalui akun twitternya. Jauh lebih elegan, andai SBY lebih terbuka menyampaikan pandangan yang lebih substantif terhadap permasalahan perekonomian kita saat ini, serta bagaimana idealnya pemerintahan sekarang menyikapi. Dengan cara itu, diharap akan terjadi sinergi dan dialektika pandangan dalam menata perekonomian Indonesia ke depan. Apalagi sepuluh tahun SBY menakhodai Indonesia, pasti jauh lebih mengerti kondisi dan jalan keluar yang terbaik dan terhormat.

Makassar, 23 Februari 2016