PRESIDEN Jokowi sesungguhnya memiliki keseriusan serta tekad yang sangat besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara Maritim yang kuat dan tangguh di dunia.
Keseriusan serta tekad Presiden Jokowi tersebut, setidaknya dapat dilihat dari “Visi-Misi serta Program Aksi” Presiden Jokowi yang menempatkan pembangunan Maritim “di posisi teratas” sebagai salah satu jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Yakni tertuang dalam penjabaran Trisakti dan Nawacita.
Dalam penjabaran Trisakti diuraikan pada poin 3 (tiga), yaitu: “Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan KEMARITIMAN sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan”.
Sedangkan dalam Nawacita, soal maritim, dituang pada poin pertama yakni: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan MEMPERKUAT JATI DIRI sebagai negara MARITIM”.
Presiden Jokowi amat serius dengan soal kemaritiman, sebab memang teramat “buuuaaanyak” kekayaan Maritim yang tersimpan dalam “tubuh molek” Ibu Pertiwi, mulai dari limpahan ikan yang beraneka-ragam, keindahan pantai, pesona taman bahari yang memukau hati.
Selain itu yang tak kalah pentingnya lagi, sebagaimana kita semua ketahui, bahwa di dasar hamparan laut terkandung minyak dan gas bumi dalam jumlah berkali-kali lipat Million Standard Cubic Feet per Day (mmscfd) yang mampu memenuhi semua sisi kebutuhan hidup manusia hingga berpuluh-puluh tahun ke depan, termasuk mampu membuat ekonomi sebuah negara menjadi tumbuh pesat, bahkan “disegani” oleh negara-negara lainnya.
Namun limpahan kekayaan Maritim yang terkandung di perut bumi kepulauan Nusantara inilah kemudian yang membuat banyak pihak “tergiur” untuk dapat ikut mengelola (bekerjasama), bahkan “bernafsu agar dapat mencicipi dan juga melahap” (merampok) hasil-hasilnya. Makanya bermunculanlah mafia-mafia, seperti mafia illegal-fishing, mafia migas, mafia antar geng “papa minta saham”, atau dan lain sebagainya.
Itulah sekelumit gambaran kekayaan Maritim yang begitu sangat besar bisa mendatangkan manfaat serta kualitas hidup dan perkembangan bagi bangsa dan negara kita, namun sekaligus di sisi lain ini juga memunculkan mafia-mafia yang hanya ingin memuaskan “syahwat” kepentingan kelompok tertentu.
Memahami gambaran serta sisi tersebut, Presiden Jokowi pun dengan penuh kesadaran dan keyakinan besar menarik Rizal Ramli masuk ke dalam Kabinet untuk “menakhodai” seluruh bidang Kemaritiman, yakni sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumberdaya.
Ketika itu publik menilai bahwa Presiden Jokowi agak keliru memberi Rizal Ramli posisi sebagai Menko Kemaritiman. Sebab di mata publik, Rizal Ramli dikenal sebagai seorang ekonom senior yang menganut paham ekonomi kerakyatan, sehingga itu ia hanya sangat cocok sebagai Menko Perekonomian, dan amat diyakini mampu membenahi masalah-masalah ekonomi yang sedang melilit bangsa serta negara kita ini.
Namun tidak sedikit pihak yang justru menilai, bahwa Presiden Jokowi sudah tepat menempatkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumberdaya. Alasannya, Rizal Ramli adalah salah satu sosok yang sangat kental memiliki jiwa Trisakti, dan sangat menonjol sebagai sosok independen yang mempunyai integritas tinggi serta amat bernyali “gila” sepanjang itu adalah demi kepentingan bangsa dan negara.