SEBELUM terjadi perombakan Kabinet Kerja Jilid 2, Warga DKI Jakarta (terutama kalangan menengah ke bawah) masih “meraba-raba” siapa-siapa figur yang layak mereka dukung untuk dipilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Namun sesaat setelah Jokowi usai mencopot Rizal Ramli pada reshuffle Kabinet Jilid 2, maka sebagian besar warga DKI Jakarta pun berbondong-bondong menyuarakan dukungannya kepada Rizal Ramli untuk dimajukan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang.
Mereka meyakini, bahwa hanya sosok Rizal Ramli yang paling cocok memimpin DKI Jakarta. Sebab, sebagai ibukota negara, Jakarta punya masyarakat multikultural yang terdiri banyak golongan, sehingga Rizal Ramli yang dianggap sebagai “titisan” Gus Dur sebagai penganut pluralisme sangat layak dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pluralisme adalah sebuah kerangka atau keadaan masyarakat majemuk (secara sosial dan politik) yang di dalamnya terdapat interaksi semua kelompok yang mengutamakan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup berdampingan secara damai (koeksistensi) tanpa membuahkan air-mata dan tanpa konflik asimilasi. Sehingga itu kaum Pluralisme adalah kaum yang sangat tegas menolak praktik dan cara-cara penindasan di dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat.
Dan itulah yang menjelaskan mengapa Rizal Ramli di mana saja kerap “berteriak” ketika melihat dan menemui indikasi “penindasan”. Korupsi, kolusi, nepotisme, pejabat kongkalikong, otoriter, dan lain sebagainya adalah termasuk penindasan.
Sayangnya, “teriakan-teriakan” Rizal Ramli tersebut oleh sejumlah pihak tertentu (bahkan termasuk pemerintahan Jokowi) memandang sebagai sebuah kegaduhan, dan Rizal Ramli dituding tak mampu membahas persoalan itu di dalam rapat kabinet.
Tapi apa mungkin orang sekelas Rizal Ramli yang telah pernah menjadi Menko Perekonomian, juga Menteri Keuangan di era Gus Dur, dan pernah menjadi penasehat ekonomi di badan dunia PBB, disebut tak bisa menempuh dan tak mampu membahas persoalan di dalam rapat kabinet? Rasanya tak masuk akal jika Rizal Ramli berteriak tanpa ada apa-apanya (tanpa mencium adanya indikasi penyimpangan)!?!
Sampai itu, di mata sebagian besar rakyat memandang, bahwa Rizal Ramli melakukan semua itu adalah semata agar pemerintahan ini tidak dijalankan dengan warna penindasan apapun. Sebab, bukankah penindasan adalah pula bagian dari penjajahan? Jika demikian, Rizal Ramli “berteriak” dan melakukan perlawanan selama ini adalah tidak keliru, sebab itu semata demi menegakkan UUD 1945.
Yakni, bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Penjajahan yang dimaksud tentu saja bukan hanya berupa invasi militer seperti yang telah digencarkan oleh para kolonialis di zaman penjajahan di masa silam. Tetapi untuk di masa kini penjajahan dan penindasan gaya baru, seperti korupsi (KKN), pejabat kongkalikong, otoriter, dsb, juga sangat layak untuk harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Namun sayang sejuta sayang, Rizal Ramli malah harus dicopot di saat begitu getolnya memperjuangkan misi-visi dan jatidiri PDIP sebagai partainya wong cilik, yakni dengan melakukan perlawanan kepada “para penjajah” (kaum neoliberalisme, neokapitalisme, neofeodalisme) yang telah banyak menggerogoti negeri ini dengan bercokol di dalam pemerintahan saat ini.
