Ini "Syarat" Generasi 98 dan Para Aktivis Dukung Jokowi

[caption id="" align="alignnone" width="601" caption="Ilustrasi/Abdul Muis Syam: Montase dan Jargon Kejora"][/caption] MEMANG ada berbagai alasan mengapa perlu mendukung Jokowi sebagai Capres untuk bertarung dalam Pilpres 2014 ini. Tetapi tidak sedikit juga kalangan mengaku hanya ingin mendukung Jokowi dengan sebuah "syarat". Sebut saja misalnya kelompok mantan aktivis reformasi 1998 yang terhimpun dalam Generasi 1998 (Gen '98) secara terbuka dan terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Jokowi sebagai Capres yang telah ditetapkan oleh  PDIP tersebut, tentu saja dengan berbagai alasan namun diikuti dengan sebuah syarat. Gen '98 bahkan mengaku sudah memperluas konsolidasinya dan membangun jaringan dengan aktivis era 80-an dan 70-an demi mewujudkan tuntutannya itu. Dan saat ini, mereka sedang menyusun pokok-pokok pikiran aktivis yang ideal untuk pemerintahan ke depan. Dan inilah alasan para mantan aktivis tersebut. “Pertama, Jokowi bisa buktikan kerja riil. Programnya sangat kerakyatan. Ditambah lagi PDIP yang kami ketahui sedang mendesain pemerintahan yang akan dibangun berbasis Trisakti,” ujar juru bicara Gen 98, Taufan Hunneman. Seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Senin (24/3/2014). Taufan mengaku, Gen 98 sebetulnya sudah mendukung Jokowi jauh sebelum Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menetapkan Jokowi sebagai capres. Dan dukungan Gen 98 kepada Jokowi itu, kata Taufan, bukan sekadar berdasar personality Gubernur Jakarta itu, tapi juga kerja-kerja Jokowi di Solo maupun di DKI Jakarta. Namun Gen '98 mengaku menyayangkan, mengapa penetapan Jokowi sebagai Capres tidak langsung diikuti dengan penunjukan Cawapresnya saat itu juga. Namun meski begitu, para aktivis tersebut mengajukan kriteria Cawapres kepada PDIP yang dinilai sangat cocok mendapimgi kepemimpinan Jokowi kelak sebagai Presiden. "Setelah Jokowi capres, maka seharusnya PDIP menetapkan cawapres yang ideal buat dia (Jokowi). Kriteria dari kami adalah bebas praktik korupsi, kolusi, nepotisme, punya visi membawa ekonomi mandiri, visioner membangun kedaulatan secara politik, ekonomi, dan budaya,” tutur Taufan. Taufan pun mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melihat sosok ekonom kerakyatan, DR. Rizal Ramli, adalah tokoh yang paling layak mendampingi Jokowi. Sebab, katanya, Rizal Ramli sudah terbukti mampu mengimplementasikan ekonomi berdasarkan konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945. “Tanpa wakil yang pas buat Jokowi, cita-cita PDIP dan karakteristisk Jokowi yang kerakyatan menjadi wacana saja. Sama kayak SBY tahun 2004 yang seolah kerakyatan tetapi wakil dan kabinetnya salah semua. Akhirnya, pemerintahannya menganut sistem neoliberalisme,” ujarnya. Taufan yang kini berprofesi sebagai advokat itu juga menjelaskan, bahwa setelah pemilu legislatif, pihaknya akan berusaha menemui jajaran petinggi DPP (PDIP). "Kami akan sampaikan seruan kami secara tertulis yang mewakili semua generasi aktivis. Jika seruan kami ditolak, maka kami cabut dukungan dari Jokowi,” tandasnya. Sementara itu secara terpisah, salah seorang tokoh gerakan 98 lainnya yang kini aktif sebagai dosen, Lukman Hakim, juga menegaskan, Jokowi tidak akan mungkin sukses kalau tidak punya mesin politik yang solid. Jokowi juga tidak akan didukung rakyat bila tidak didampingi cawapres yang ideologis dan kuat secara intelektualitas. “Jokowi tidak cukup ditopang popularitas. Dia harus ditopang wakil yang ideologis, kuasai makro dan mikro ekonomi, punya track record bersih. Saya sepakat kalau sosok itu adalah Rizal Ramli,” ungkap Lukman. Lukman Hakim juga menegaskan, bahwa Rizal Ramli saat menjabat Kepala Bulog, Menko Perekonomian, dan Menkeu di era pemerintahan Gus Dur memang terbilang singkat. Namun di masa singkat itu pula, kata Lukman, Rizal Ramli sudah menunjukkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat, meningkatkan kehidupan petani dan menyehatkan BUMN serta BUMD di Indonesia. “Track record harus jadi prioritas Jokowi dan PDIP untuk tentukan cawapres. Elite politik jangan lagi memanfaatkan ingatan masyarakat kita yang pendek,” tegasnya.