(Ilustrasi/Repro-desain: Abdul Muis Syam)
PADA era Orde Baru (Orba), semua kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kemauan sang penguasa. Artinya, kebijakan-kebijakan rezim Orba semuanya hanya bisa disusun dan diyakini mendapat restu dari pemerintah apabila sesuai dengan kehendak dan selera sang penguasa.
Selera yang dimaksud sebagian besar adalah nilai-nilai kepentingan dan keuntungan penguasa beserta keluarga, kolega dan kelompoknya yang berkecimpung sebagai pengusaha secara monopoli dan koruptif.
Sebab, pada rezim Orba tersebut, jabatan kepemimpinan tertinggi di republik ini dijalankan oleh sang penguasa seolah-olah bagai kerajaan, sehingga anggaran atau uang negara benar-benar bagai “hak milik” yang bisa secara leluasa disedot oleh sang “raja”, dan tak ada satupun menteri (apalagi rakyat) yang bisa protes apalagi melawan.
Sampai itu rakyat, senang atau tidak, suka atau tidak, juga setuju atau tidak, dan mau tidak mau harus menerima serta tunduk terhadap ketentuan kebijakan-kebijakan tersebut.
Umumnya, kebijakan-kebijakan pada rezim tersebut dibuat seolah-olah adalah untuk kepentingan rakyat, namun sesungguhnya terselip di dalamnya kepentingan yang amat besar bagi sang penguasa. Dan meski kepentingan yang terselip itu sangat menyengat tercium, namun tak satupun yang berani protes.
Termasuk media-media massa ketika itu benar-benar tak berkutik dan bahkan ketakutan karena kerap mengalami penekanan dan intervensi yang berlebih-lebihan dari penguasa, sehingga rakyat lebih banyak hanya menerima informasi dan berita yang mengultuskan sang penguasa.
Dan sungguh, rakyat dari seluruh kalangan (baik secara personal maupun kelompok) serta media massa pada saat itu benar-benar dibungkam, diintimidasi dan bahkan ditindak secara represif oleh penguasa apabila berani membuat kegaduhan dengan cara menentang atau melakukan protes terhadap suatu kebijakan.
Namun di saat penguasa rezim Orba tersebut begitu sangat kuat menancapkan kekuasaannya secara otoriter, sejumlah kelompok intelektual yang sebagian besar berasal dari aktivis mahasiswa justru bangkit melawan.
Dan ketika menyadari munculnya aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa, rezim Orba pun buru-buru menuding para mahasiswa tersebut sebagai pembangkang (pemberontak) dan sumber kegaduhan yang patut disingkirkan.
Di situlah istilah pembangkangan dan sumber kegaduhan digunakan sebagai “senjata” awal oleh rezim Orba. Tujuannya, adalah untuk melakukan provokasi sekaligus ancaman buat seluruh rakyat agar ikut membenci pergerakan aktivis mahasiswa dan tidak turut serta melakukan pergerakan perlawanan kepada pemerintahan Orde Baru.
