Namun sesaat setelah dimajukannya Rizal Ramli oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, pada 12 Agustus 2015 yang lalu, jerit dan tangis rakyat itu pun tiba-tiba berubah menjadi senyum penuh semangat bergelora, kelopak harapan masa depan bangsa ini pun berangsur-angsur nampak mulai mekar. Sebab, Rizal Ramli seketika itu langsung menyatakan “perang” terhadap para pejabat negara nakal yang gemar memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Dengan “jurus Rajawali”, Rizal Ramli pun benar-benar mengepret dan mematuk sejumlah pihak yang berburu keuntungan di dalam pemerintahan, yakni para pejabat negara bersama para koleganya.
Rizal Ramli melakukan semua itu bukanlah untuk menghancurkan pihak-pihak tersebut, namun dengan tegas adalah untuk memberi peringatan sekaligus ingin menyadarkan pihak-pihak tersebut agar dapat kembali ke jalan yang benar sebagai pejabat negara yang mendapat amanah dari rakyat, bukan sebagai saudagar yang membangun kerajaan bisnis dalam pemerintahan dengan menyedot uang negara melalui persekongkolan antar kolega juga dengan asing secara licik.
Meski segelintir pihak menuding Rizal Ramli telah melakukan kegaduhan yang katanya mengakibatkan suasana pemerintahan menjadi terganggu, namun tidak bagi rakyat. Sebab, ibarat orang yang sedang membangun rumah memanglah harus menimbulkan suara gaduh dari para tukang. Atau ibarat roket yang menghantam sasaran musuh tentulah menimbulkan kegaduhan.
Seperti diketahui, saat ini Rizal Ramli sedang mengepret sejumlah masalah yang tidak lain adalah demi memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat. Di antaranya adalah menjalankan tugas dari Presiden Jokowi dalam membenahi Dwelling Time (DT) di Pelabuhan Tanjung Priok, namun hari ini RJ. Lino sebagai Dirut Pelindo II menolak perintah dan aturan yang telah dibuat oleh Rizal Ramli mengenai DT tersebut.
Saat ini juga, Rizal Ramli tengah bergelut memperjuangkan agar Rakyat Maluku bisa benar-benar menikmati kesejahteraan melalui pembangunan Kilang Blok Masela dengan sistem onshore (pipanisasi) di darat, bukan secara floating LNG atau offshore yang faktor pengawasannya sangat sulit dilakukan.
Sebelumnya, Rizal Ramli telah mengepret sejumlah kebijakan yang dinilai hanya lebih besar berpeluang merugikan bangsa dan negara. Yakni, menyarankan dengan tegas kepada Menteri BUMN agar tidak melanjutkan keinginanan untuk membeli pesawat berbada besar yang harganya mencapai ratusan triliun rupiah. Juga Rizal Ramli mendesak agar proyek listrik 35 ribu Megawatt segera ditinjau ulang karena justru nantinya akan membuat negara merugi dan terbebani, yang padahal kebutuhan negara akan listrik tidaklah mencapai sebesar itu.
Rizal Ramli juga mengepret mafia dan begal garam yang selama ini mengambil keuntungan dalam urusan dan kegiatan impor garam melalui sistem kuota. Di sini, Rizal Ramli pun kemudian mengganti sistem kuota menjadi sistem tarif agar dapat menghidupkan secara sehat dan kompetitif kegiatan impor garam, sekaligus melindungi petani dari praktik importir curang.
Dan kini, PT. Freeport Indonesia yang saat ini terus menyedot kekayaan tambang emas di Papua sejak 1967 itu juga dikepret dan dipatuk oleh Sang Rajawali Rizal Ramli. Sebab, di saat perusahaan pertambangan milik Amerika itu sedang mengalami kondisi kepepet, tiba-tiba Menteri ESDM seakan kebelet (entah siapa yang suruh, atau entah disogok atau tidak) langsung melakukan perpanjangan kontrak dengan pihak Freeport.
Dari semua yang dikepret oleh Rizal Ramli secara tegas, adalah sangat jelas membela kepentingan rakyat. Sehingganya, rakyat sesungguhnya sangatlah mendukung jurus Rajawali Ngepret dari Rizal Ramli. Sebab dengan jurus tersebut, rakyat merasa dapat melihat secara terang benderang masa depan yang cerah bangsa dan negara ini.
Olehnya itu, kemarahan rakyat akan benar-benar meluap jika dalam “peperangan” ini Rizal Ramli akan dikalahkan secara curang dan licik oleh segelintir pejabat negara yang nakal dan busuk. Yakni pejabat negara yang mudah disogok, pejabat negara yang berbisnis dalam pemerintahan, dan pejabat negara yang jelas-jelas membela kepentingan asing dan majikan.
