Bukan cuma itu, kata Rizal, keputusan yang diambil (Jokowi) itu pun dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan dari alasan semua itulah, Jokowi sebetulnya sudah “membuka diri” untuk dapat di-impeachment alias dimakzulkan.
Tentang misi politik Jokowi ini nampaknya merupakan model baru dalam dunia politik, terutama dalam upaya “perburuan” kekuasaan bagi figur-figur yang dianggap sulit mencapai kedudukan tertinggi dalam sebuah pemilihan kepala pemerintahan.
Model ini sekaligus bisa dikatakan sebagai kebalikan dari model yang kerap terjadi dalam dunia politik dan kekuasaan, yakni model pecah kongsi, di mana pasangan kepala daerah/negara biasanya tolak-menolak dalam pengambilan kebijakan hingga berpeluang saling sikuk dan saling menjatuhkan.
F.X. Hadi Rudyatmo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Jusuf Kalla (JK) adalah figur-figur yang boleh dinilai sangat sulit untuk bisa menduduki puncak jabatan atau kekuasaan sebagai “kosong satu” dalam sebuah pemerintahan apabila melalui proses pilkada atau pemilu secara langsung.
Artinya, F.X. Hadi Rudyatmo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa dipastikan akan tidak terpilih apabila harus maju sebagai calon pemimpin utama (bukan wakil). Alasannya, mudah ditebak, karena keduanya adalah berasal dari kalangan minoritas.
Lain halnya dengan JK. JK memang benar berasal dari kalangan mayoritas, tetapi selain karena ia memang sudah terbukti pernah gagal menjadi presiden ketika maju bertarung sebagai capres pada Pemilu 2009 lalu, JK juga diduga melindungi Syiah dan Ahmadiyah.
Dulu JK memang pernah dikenal sebagai seorang aktivis PII (Pelajar Islam Indonesia), kemudian HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
JK bahkan dikenal berasal dari dua keluarga ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Isterinya pun malah berasal dari Muhammadiyah, asal Batu Sangkar Sumatera Barat.
Namun seperti yang dilansir Hidayatullah.com, yang menjadi persoalan bukan Muhammadiyah dan NU-nya, tetapi Jusuf Kalla tidak tegas dengan Syi’ah dan Ahmadiyah. Bahkan di saat menjadi Wapres era SBY tahun 2004-2009, dia malah ikut meminta agar buku-buku karya Syeikh Hasan al Banna, Sayyid Quthb serta pemimpin, ulama dan aktivis al Ikhwan Al Muslimun diwaspadai.
Ia juga mengajak generasi muda berhati-hati membaca buku-buku harakah dan fikrah dari ulama gerakan Islam ini agar lebih berhati-hati dan waspada untuk, “tidak terpengaruh yang nanti akan melahirkan generasi teror yang akan membuat negara ini huru-hara,” katanya. Layakkah seorang yang dulu pernah berkecimpung dalam gerakan Islam seperti PII dan HMI bersikap seperti itu?
Kembali mengenai misi politik Jokowi yang patut diduga saat ini sedang mengemban “tugas” untuk mempresidenkan JK, adalah hal yang tidak mustahil untuk dapat segera terwujud. Masih ingat siapa tokoh yang paling pertama mengajak Jokowi maju mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta?
