Jokowi-JK bahkan sepertinya telah berada di genggaman asing. Dan negeri ini benar-benar ingin kembali dijajah. Yakni dimulai dengan mengikuti “arahan” IMF-Bank Dunia, mengcekik leher dan memukul perut rakyat dengan cara mencabut subsidi BBM (menaikkan harganya) dengan dalih bahwa anggaran subsidi BBM-nya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur.
Anehnya, Jokowi-JK hanya menaikkan harga BBM bersubsidi (untuk rakyat menengah ke bawah) sebesar Rp.2.000, sementara harga Pertamax untuk kalangan menengah atas tidak dinaikkan. Alasanya karena BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, dan juga karena subsidi membuat rakyat jadi malas.
Mungkin yang dimaksud pemerintah tidak tepat sasaran dan malas itu adalah bahwa selama ini rakyat tidak tepat sasaran dan malas memasuki ke SPBU milik asing, ya? Dan terbukti sekarang, rakyat sudah tepat “sasaran” mengunjungi dan tak lagi malas memasuki SPBU milik asing dengan oktan yang lebih baik dan harga cuma beda tipis dengan SPBU Pertamina. Di saat seperti itu, tentu usaha SPBU milik asing menjadi ramai dan meraup untung dari uang rakyat.
Sungguh, rakyat kita benar-benar ibarat dicekik. Sebab seperti biasanya, ketika harga BBM dinaikkan, maka harga-harga kebutuhan pokok pun pasti ikut naik.
Sementara dalam keadaaan dicekik, pipi rakyat juga ibarat ditampar kiri-kanan. Karena selain harga kebutuhan pokok sudah naik akibat kenaikan harga BBM, pemerintah Jokowi-JK malah kini per 1 Januari 2015 akan menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), harga elpiji 3 kg, dan tarif Kereta Api.
Sungguh semua itu adalah penyiksaaan kepada rakyat kecil. Betapa kasihan rakyat kecil kita, belum sempat menarik nafas atas hantaman dan "penyiksaan" dari pemerintahan SBY, kini langsung kembali dihajar oleh pemerintahan Jokowi-JK. Apa ini yang diajarkan Soekarno dengan Trisaktinya itu? Belum memberikan dan mempersembahkan apa-apa, kok Jokowi-JK sudah langsung main siksa? Benahilah dulu hak asasi dan kebutuhan dasar rakyat, setelah itu, mari naikkan harga BBM!?!
Sepertinya, Pemerintahan Jokowi-JK tidaklah dibangun di atas fondasi ajaran Trisakti, melainkan di atas fondasi paham neoliberalisme, neokolonialisme dan neoimperialisme.
Lihatlah dan amatilah sendiri. bahwa mulai dari susunan menteri dalam kabinetnya hingga kepada statement dan kebijakan-kebijakannya nyaris semuanya “berkiblat” kepada asing dengan menganut ajaran neoliberalisme, neokolonialisme serta neoimperialisme.
Cara jitu untuk mewujudkan ajaran “asing” tersebut, adalah cukup dengan menghantam bertubi-tubi ekonomi rakyat, seperti yang telah dilakukannya saat ini adalah salah satunya dengan mencabut semua subsidi energi (BBM, listrik, elpiji).
Lalu setelah menghantam ekonomi rakyat, pemerintah Jokowi-JK cukup merestui dan memperbolehkan Warga Negara Asing (WNA) untuk menduduki jabatan-jabatan strategis sebagai direksi di BUMN.
Padahal BUMN bisa diibaratkan adalah sebuah kamar tidur suami-istri dari sebuah rumah tangga, karena BUMN adalah tempat melakukan berbagai produktivitas. Jika ini dimasuki oleh orang asing, maka itu sama halnya dengan mengizinkan (memberi kesempatan) kepada orang asing tersebut untuk nantinya “berbuat apa saja”, termasuk di ruang-ruang lainnya di dalam rumah tersebut. Hal ini sudah pasti konyol!
