[caption id="attachment_343048" align="alignnone" width="600" caption="Ilustrasi/Abdul Muis Syam."][/caption]
DALAM mengomentari dan menanggapi suatu masalah di depan publik, Jokowi seringkali melontarkan pernyataan yang dinilai cukup menjengkelkan.
Di antaranya, “Saya itu tidak pernah menaikkan harga BBM. Saya (cuma) mengalihkan subsidi. Itu jelas sekali beda, jadi mahasiswa itu salah sasaran demo saya karena menaikkan harga BBM,” tutur Jokowi saat memberikan kuliah umum di Balai Senat UGM, Selasa (9/12/2014).
Spontan, tidak sedikit orang yang menilai, bahwa pernyataan tersebut adalah “pernyataan yang amat bodoh”. Sebab kenyataannya, Jokowi sendiri yang telah membacakan kenaikan harga BBM sebesar Rp. 2.000 per liter. Sementara, istilah mengalihkan subsidi, tentunya tidak semua orang tahu apakah nantinya subsidi BBM tersebut benar-benar dialihkan atau tidak.
Pernyataan “bodoh” serupa lainnya juga pernah dituturkan oleh Jusuf Kalla (JK) dalam menanggapi kondisi nilai Rupiah yang anjlok.
“Saat ini yang terjadi bukan rupiah melemah, tetapi karena dolar Amerika yang menguat akibat adanya pertumbuhan ekonomi di Amerika sebesar empat persen,” ujar JK dalam sambutannya pada pembukaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Expo tahun 2014 di Surabaya, Rabu (17/12/2014) malam.
Padahal pada kenyataannya, nilai Rupiah memang melemah terhadap Dolar Amerika Serikat.
Sehingga pernyataan Jokowi dan JK tersebut tentu saja dapat dinilai adalah sebuah “bahasa diplomasi” yang kurang cerdas, dan amat terkesan membodoh-bodohi rakyat, dan dampaknya tentu saja bisa membuat orang jadi jengkel.
Pernyataan yang tak kalah menjengkelkan lainnya dari Jokowi adalah kebiasaannya melontarkan kalimat yang bernada “bukan urusan saya”.
Misalnya, ketika masih sebagai Gubernur DKI Jakarta, wartawan sempat meminta pendapatnya soal semrawutnya pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diserahkannya pada Dinas Pendidikan DKI. “Kembali lagi, urusan teknis-teknis seperti itu, kamu tuh semuanya suruh ke saya. Bus juga. Tugas gubernur masa ngurusi ucrit-ucrit kayak gitu,” kata Jokowi.
Juga ketika adanya penyalahgunaan rusun yang dijadikan tempat tinggal simpanan atau pasangan selingkuh, lagi-lagi Jokowi menyerahkan masalahnya ke pihak lain. “Urusan kasus satu-satu ditanyain. Tanya ke kepala Rusun lah, masa masalah perselingkuhan ditanyai ke saya. Tanya sana ke kepala Rusun,” ucap Jokowi saat itu.
