Tradisi bongkar pasang Menteri atau reshuffle kabinet memang sudah lumrah dilakukan, apalagi jika dirasa sang menteri minim kinerja dan gebrakan, karena kursi menteri bukan hanya jabatan bagi-bagi kuasa kolega dan rekanan, lebih daripada itu ada PR besar disetiap lini masing-masing yang segera harus dikerjakan.
Selasa, 22 desember 2020, Istana mengumunkan reshuffle kabinet Indonesia Kerja jilid II, terlebih setelah 2 menterinya terjaring OTT KPK dalam waktu yang tak berselang lama, kekosongan kursi menteri sebaiknya segera dicari pengganti, bukan hanya Luhut Binsar Panjaitan saja, banyak yang potensial mengisi dan mengeksekusi program-program kementerian yang mandek hanya karena sang pimpinan berurusan dengan Lembaga antirasuah.
Wajah baru pun mengisi beberapa pos kementerian, Jokowi mengumunkan reshuffle kabinetnya pada Selasa, 22 Desember 2020 di Istana, Sandiaga Salahuddin Uno yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 kemarin didapuk untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnuthama Kusbandio. Tri Risma Harini yang saat ini masih mengemban tugas sebagai walikota Surabaya diakhir masa jabatannya ditunjuk Jokowi untuk mengisi menteri sosial menggantikan Juliari Batubara.
Yaqut Cholil Qoumas, wakil ketua komisi II DPR RI yang juga tak lain ketua GP Ansor ditunjuk sebagai menteri agama menggantikan Fahrul Razi. KKP diisi oleh Sakti Wahyu Trenggono. Menteri perdagangan diisi oleh Muhammad Lutfi menggantikan Agus Suparmanto. Terakhir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang belakangan disorot karena penanganan pandemi covid-19 kurang maksimal diganti oleh Budi Gunadi Sadikin yang dilantik hari ini Rabu, 23 desember 2020 di Istana Negara.
Rekonsiliasi Oligarki?
Politik memang sangat dinamis, hari ini kacang kedelai, besok sudah menjadi tempe. Bergabungnya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Kerja jilid II adalah sebuah tamparan dan sinyal bahwa politik memang penuh intrik dan kepentingan, publik mungkin kaget dengan bergabungnya Prabowo sebagai bawahan Jokowi, dimana Prabowo yang tak lain merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2019 silam.
Ditambah Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan calon wakil presiden pada pilpres 2019 kemarin mendampingi Prabowo sekarang didapuk sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif menggantikan Wisnuthama Kusbandio melanjutkan untuk sisa masa jabatan 2020-2024. Apakah ini semua adalah rekonsiliasi oligarki?
Pemerintahan Jokowi jilid II bisa dibilang sebagai representasi kemunduran demokrasi, DPR RI yang dikuasai partai koalisi, kehadiran partai oposisi yang minim di DPR menjadikan fungsi pengawasan menjadi sedikit 'kurang ganas', eksekutif-legislatif adem-ayem lebih-lebih dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja yang kejar tayang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2HDinamika dan dialektika bernegara menjadi kian tidak menarik. Bagaimana tidak, lawan menjadi bawahan, legislatif dipimpin orang sekubu dan dipenuhi partai koalisi dengan istana yang memiliki kepentingan masing-masing. Semoga Jokowi tidak salah langkah dalam bongkar-pasang menterinya meskipun dari pihak 'mantan lawan' yang kini dirangkul menjadi bawahan.
