Dalam rilis terbaru, Relawan Cinta Ahok resmi melaporkan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP). Protes Relawan ini dipicu oleh penyelenggaraan debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua Rabu 12, April 2017 lalu.
Dalam kultwit yang berhasil penulis himpun dari akun twitter Humprey Djemat, salah satu Relawan dan juga merupakan pengacara Basuki Tjahaya Purnama dalam kasus penodaan agama, menjelaskan ketidaknetralan Sumarno dalam melibatkan Tim Panelis dan Komunitas Masyarakat yang dinilainya anti Ahok. Dimulai dari Iwan Carmidi dari Komunitas Nelayan Tradisional yang dikenal sebagai aktivis kontra kebijakan reklamasi Teluk Jakarta, beliau adalah orang yang menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait ijin reklamasi, dan dalam putusannya PTUN mememangkan pihak penggugat.
Pemprov, dalam hal ini Gubernur, terbukti melanggar aturan terkait ijin reklamasi beberapa pulau. Humprey mengatakan pertanyaan dari Komunitas Nelayan dan Komunitas Rumah Susun terlalu menyudutkan Ahok, sehingga dianggap tidak netral. Walau pun adalah wajar ketika masyarakat DKI Jakarta mengkritik kebijakan Gubernurnya.
Selanjutnya, penunjukan Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M. A. Sebagai panelis dianggap sebagai sikap tidak netral Sumarno. Lagi-lagi alasannya adalah karena Zuhro sering mengkritik kebijakan Ahok kala berbicara sebagai pengamat politik.
Laporan Relawan Cinta Ahok ke DKPP ini adalah anomali, dan yang lebih lucu lagi alasan pelaporannya. Lalu, sosok atau pihak seperti apa yang menurut Relawan ini netral? Yang Pro-Ahok? Apakah masyarakat Jakarta yang mengkritik Gubernurnya sendiri dilarang terlibat dalam menyaring pemimpinnya? Mungkin lain kali, KPUD DKI Jakarta harus memasukan nama-nama seperti Yunarto Wijaya, Sahal, Guntur Romli, dan jurnalis senior Metro TV yang sering menjadi pengamat dadakan di Metro, sebagai panelis atau penanya, agar KPUD DKI dianggap NETRAL.
