Sejak dari Akar Rumput, sampai dengan akar Perdu dan Benalu, masyarakat negeri ini menanti, dan justru pesimis masalah itu tuntas dan jelas. Menyangkut masalah 349 Trilun yang dibongkar Menkopolhukam Mahfud MD bisa klear permasalahannya. Dan opini berkembang di masyarakat negeri ini. Muncul dari kalangan warga melarat, dan merlinang air mata ketika tidak mampu membelikan Pakaian Baru putra-putri mereka menjelang lebaran. Mengkhawatirkan permasalahan dana menggunung Temuan PPATK itu, akan melambat seperti Kereta Api Klutuk, Kereta Api Kuno Peninggalan Belanda yang merayapi Punggung Bukit Pegunungan dengan Roda Bergigi yang selalu menimbulkan gemeretak suara besi beradu. Namun Kereta Apinya yang megap-megap berbahan bakar Kayu Api dan Arang Stengkol, yang dikenal dengan nama Batu Bara Itu, tetap semakin melambat. Dan mencari Stasiun Sepi, yang dikhawatirkan bisa setop berhenti, kehabisan Bahan Bakar Kayu Api. Guna Mendidihkan Ketel Uap Pendorong Kereta Api itu, Dan akhirnya suatu hal buruk akan terjadi, Kereta Api itupun Berhenti di Stasiun, justru Stasiun yang tidak berpenghuni. Sehingga tidak lagi ada yang mengatakan dan menanyakan " Koq Berhenti Mas Masinis ? " jelas itulah bahayanya.
Siapa yang bisa menafikan hal itu, saat ini permasalahan yang muncul dari celah-celah dana Rp. 349 triliun itu, sangat mustahil tidak bermuatan kejahatan pidana ekonomi.
Sejak terkuaknya kisah tentang 349 Trilun rupiah yang melibatkan jajaran ke Lembagaan Kementerian Keuangan RI tersebut, terlalu banyak Kicauan yang muncul. Dan terkesan pula, seperti penjaga stasiun yang memberi aba-aba untuk Kereta Api Klutuk Kereta Api peninggalan Belanda, yang berjalan malam. Penjaga Stasiun dengan Lanteranya yang sudah bersinar temaram digoyang-goyangkan dan diayunkan penjaga Kereta Api itu, guna memberi isyarat agar Kereta Api berhenti. Dan sepertinya harapan orang-orang tertentu, agar Kerata Api itu berhenti total sangat-sangat besar. Apalagi penumpang-penumpang yang didalam gerbong Kereta Tahu, Kalau Kereta Api tidak segera berhenti, didepan sana Ada Rel yang sudah dibelokan arah ke Jurang yang Menganga. Segala makhluk menunggu untuk mencincang dan merebus di Kuali Panas, Para Pelaku yang terakit uang itu, dan penghalang Terbongkarnya Aib Uang berkabut Rp.349 Triliun tersebut.
Mencuatnya masalah kelam Rp.439 Trilun itu, justru dijalur rentang waktu. Disaat mana didaerah-daerah, selalu terdengar dirundung permasalahan keuangan. Sejak dari selalu terlambatnya Dana Kesra atau TPP ASN yang banyak terdiri dsari golongan kecil. Sampai dengan munculnya kegelisahan yang disebabkan, adanya pemotongan anggaran yang disebut Re Focusing, Re Focusing ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Negeri ini. Secara umum banyak yang belum paham apa itu Re Focusing Keuangan. Kementerian Keuangan memenggal Anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan, pada Tahun Anggaran Berjalan dalam jumlah yang tidak kecil. Sehingga dampak dari Re Focusing tersebut,sangat berpengaruh buruk atas Pembangunan khususnya didaerah-daerah, yang justru kalaupun tidak di Re Focusingpun, selalu buruk hasil kerja, akibat dari penyimpangan anggaran. Apalagi harus di Re Focusing, ini tidak hanya muncul seperti melalui teriakan " Bima " di Provinsi Lampung. Tapi justru selanjutnya, akan bersiponggang kedaerah-daerah lain yang diteriakan " Gatot Kaca - Gatot Kaca " yang bakal bermunculan. Menjelang Tahun Politik ini. Teriakan demi teriakan itu, akan mengenangkan masyarakat pada Cerita " Sengsara Membawa Nikmat, yang nikmatnya tidak pernah ada, harus diganti menjadi " Sengsara Membawa Kemelaratan dan Malapetaka ". Dan kalaupun Pil-pil, beragam Pil itu bisa berlangsung. Seperti Pilgub, Pilbup, dan Pil Legislatif di tahun 2024 nanti . Wah imbasnya Masyarakat akan naikkan tarif suara. Transaksi yang tidak termasuk Pajak Penghasilan, Transaksi gelap.
Bahana apatis, kondisi negeri ini suit diperbaiki. Justru menciptakan sikap perlawanan dari Rakyat dalam bentuk, tekanan terhadap para Calon dalam berbagai Pemilihan itu. Kalau selama ini Persuara, per sekali coblos Rp.300.000,- nanti bisa naik harga, per suara tarifnya menjadi Rp.1.000.000,- rupiah. Itu kalau normal, untuk Kasus Pemilihan ulang, atas putusan Pengadilan. Yang memutuskan adil tidaknya putusan itu, harus menetapkan di TPS Anu, perlu di PSU, atau di ulang. Tarifnya lain lagi. Persuara pemilih bisa mencapai Rp.15.000.000,- karena potensi gugat menggugat oleh yang kalah menggugat ulang yang menang, itu semakin menjadi trend Pemilihan demi Pemilihan di Negeri ini. Bisa jadi Pemilihan Suara Ulang Jilid satu, dan PSU Jilid 2, Pada tahapan ini, yang bermain tali, pilih memilih, bisa semakin cngap-cngep, megap kekurangan uang. Apakah mereka juga ada disana ?, di nilai sebesar Ro.439 Triliun itu, Walahualam Bi Sawab. Karena menurut Mahfud MD, Dana itu dikatagorikan " Cuci Uang ". Bisa jadi, uang itu sangat berbau, harus dicuci, Kotor harus dicuci, dan yah bisa jadi uang yang harus dicuci disebabkan bersumber dari korupsi. Virus Covid 19 sudah hilang, Virus Korupsi semakin menjadi-jadi. Mahfud MD juga mengakui itu, lihat ke sana dan kesini, tetap yang terlihat Korupsi. Sementara KPK yang diharapkan sebagai Lembaga Penggebuk Koruptor itu, justru kini sedang Kupak-kapik dilanda berbagai isue-isue dan permasalahan. Dan Korupsi terus merayap, menggerogoti system Keuangan dari Klas Unyil Korupsi Dana Desa dan Dana Bos, hingga kepada Klas Ikan Paus, sekali raup geger se Provinsi.
Kita selama ini paham sekali, sumber Korupsi itu sangat meluas, Ingin Jabatan dari Bupati dan Gubernur " Bayar " Sehingga orang yang diharapkan selama ini sebagai Pengawas atas Pelaksanaan Roda Keuangan Negeri ini juga pun, sudah melibatkan diri dengan Korupsi. Mereka-mereka yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan, itu buktinya, buktinya orang yang terseret kasus Bupati Meranti yang baru kenak OTT, ada orang BPK, itu kata KPK setelah yang terkena di jebloskan.
Masalah yang berkaitan dengan uang samar-samar, seniai Rp.349 Triliun itu juga, masih menjadi polemix besar. Yah memang sangat dikhawatirkan masyarakat, akan setop di stasiun yang sepi. Karena beda pendapat sangat mencolok, seperti halnya. Saat raker dengan Komisi Keuangan DPR, Sri Mulyani menyampaikan nominal transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu mencapai Rp 3,3 triliun. Adapun dua hari setelahnya, Mahfud menyampaikan jumlah yang jauh lebih besar, yaitu Rp 35,5 triliun. Otomatis jumlah yang disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD tersebut, menghempaskan penjelasan Menkeu Sri Mulyani.Menteri yang membuat keputusan atas dilaksanakannya Re Focusing Anggaran di negeri ini. Suatu keputusan pengurangan anggaran, disela rentang waktu bergulirnya kemelut Rp.349 Triliun itu.
Fakta itu sangat merobek kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan, sementara menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap mahfud MD. Sampai-sampai kini berkembang di masyarakat, mengenai Mahfud MD untuk jadi Presiden RI kedepan. Suara itu semakin menggelinding, mengapa ?. Karena selama ini Rakyat begitu haus pembelaan, haus akan kebenaran, haus penghentian korupsi.Apalagi setelah adanya statemen Mahfud yang menyebutkan, pembicaraan beliau dimasa lalu dengan Abraham Samad, yang menyebutkan kalau saja celah Korupsi di Pertambangan bisa ditutup. Setiap Kepala Warga Negara Republik ini bisa mendapatkan uang Rp.20 Juta, tanpa bekerja. Wah....! Inilah yang dalam pada ini, membuat warga masyarakat semakin geregetan, minta Mahfud MD jadi Presiden. Mata Masyarakat semakin melek, koq uang sebesar itu enggak pernah nampak, cari cepek perhari saja sulit. Narik Beca, perhari untuk dapat Limpul sehari suntuk belum tentu. Kalaupun dapat Limpul Kotor potong Minyak Pertalit dua Liter, Rp.20 ribu, yang tersisa Rp.30.000,- Mending Tidur kata para Abang becak. Suatu kesimpulan wong cilik, yang membahayakan negeri ini dari sudut Perkembangan sebuah Negeri, serta Pengembangan Perekonomian orang kecil. Dan membuka ruang besar Perceraian Suami Istri, kehancuran keluarga yang diwarnai " Kurang Belanja "Walau hanya untuk Makan sehari-hari. Berdasarkan survey Kompasioner selaku penulis, di satu Pengadilan Agama, bisa terjadi empat kasus Perceraian Suami Istri setiap hari, Dalam penyebab yang kompleks, sejak dari Perekonomian, hingga kepada dampak Narkoba.
Agar Kereta Api itu tidak berhenti di Stasiun Sepi, seharusnya Rakyat Negeri ini Bersuara lantang, bersama-sama. Jangan biarkan ada satu celahpun terbuka, sehingga mempelesetkan bidikan. Jangan biarkan satupun stasiun Kereta Api itu sepi, agar Kereta Api yang membawa beban kebohongan itu, tidak bisa berhenti. Biar mereka para Penghianat Negeri ini, hanya bisa berhenti di Satasiun Kereta Api Hantu dimana rasa ketakutan akan mencekam dan mencekik mereka yang tidak pernah menyadari, betapa pahitnya perjuangan Para Pahlawan dahulu merebut Kemerdekaan ini.****