Sebuah intitusi maupun lembaga pendidikan tidak mungkin lepas dari kekurangan maupun kritik masyarakat itu sendiri. Pondok pesantren yakni suatu lembaga pendidikan islam berbasis asrama atau pondok pun tidak luput dari beragam stigma buruk yang tersebar di masyarakat. Bahkan banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa pondok pesantren bukan lagi lembaga pendidikan yang baik dan efektif untuk perkembangan generasi yang akan datang, ditambah dengan maraknya kasus-kasus kejahatan di pondok pesantren. Begitu pula dengan anggapan bahwa pondok pesantren itu tidak menekankan paham pancasila dalam kurikulum pembelajarannya.
Memang dapat kita temukan pada beberapa pondok pesantren yang tidak mencantumkan pancasila ke dalam kurikulum pembelajarannya, tapi bukan berarti hal tersebut mewakili keadaan seluruh pondok pesantren di Indonesia. Meskipun tidak ada pembelajaran formal pancasila di sana, tapi pada umumnya pihak pondok pesantren tetap berusaha menanamkan nilai-nilai pancasila para santri dengan pembiasaan-pembiasaan sederhana di kehidupan sehari-hari pondok pesantren. Menurut saya sebagai alumni salah pondok pesantren di Yogyakarta, justru pondok pesantrenlah yang memiliki kemungkinan besar menghasilkan generasi yang menerapkan kelima sila yang tiada lain merupakan ideologi bangsa Indonesia. Karena praktiknya dapat dengan mudah kita temui pada keseharian santri di pondok pesantren.
Pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” pasti sudah sangat melekat dengan label pondok pesantren yang tiada lain merupakan lembaga pendidikan islam. Para santri diajarkan untuk tepat waktu sholat berjamaah yang juga sebagai sarana melatih kedisiplinan. Diajarkan pula ilmu-ilmu agama sebagai siraman rohani santri agar iman terus meningkat, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.
Begitu pula dengan sila kedua yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pondok pesantren yang santrinya berasal dari berbagai belahan pulau di Indonesia menuntut mereka untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Bagaimana menciptakan suasana harmonis dengan latar belakang yang beragam menjadikan para santri inisiatif untuk menyesuaikan etika dan adab mereka terhadap sesama dengan didasari nilai-nilai agama. Sama halnya dengan sila ketiga yang juga menuntut mereka untuk saling menghormati perbedaan agar terciptanya ukhuwah islamiyyah yang kuat dan kental tanpa adanya perpecahan baik antar kamar, kelas maupun angkatan.
Pada sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang mengandung arti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat juga secara umum sudah diterapkan di pondok pesantren yaitu dengan diberikannya wadah untuk menyampaikan kreasi, inovasi, argumen, kritik, dan saran yang membangun untuk kemajuan pondok dengan mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, setiap pondok pesantren pada umumnya memiliki organisasi santri masing-masing, di sana para santri diajarkan bagaimana cara memutuskan dan membuat suatu kebijakan dengan cara musyawarah. Sama halnya dengan sila lainnya, sila kelima yang menjunjung tinggi nilai keadilan dapat kita temukan di kehidupan pondok pesantren, seperti para santri yang saling berteman dengan tidak membanding-bandingan latar belakang keluarga, ras, maupun budaya. Para Pembina pun senantiasa berlaku adil dan tidak membeda-bedakan santri satu dengan lainnya.
Dari hal-hal tersebut, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa label anti-pancasila pada pondok pesantren tidaklah sepenuhnya benar. Karena sistem yang ada pada pondok pesantren justru senantiasa berusaha menanamkan nilai-nilai pancasila kepada para santrinya yang dikemas dalam nilai-nilai keagamaan.
