Dalam setiap pendidikan memiliki kegiatan yang sangat kompleks. Karena hampir dari seluruh dimensi kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya, pendidikan di dalam keluarga dan lain sebagainya.
Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi dalam proses pendidikan itu seperti unsur politik, ekonomi, hukum, social, budaya, kesehatan, psikologis, sosiologis maupun unsur agama. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan kebijakan di ranah pendidikan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut agar strategi yang ditempuh nantinya dapat mengantarkan Indonesia pada tujuan yang dicita-citakan (Madjid, 2018, p. 1).
Kebijakan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi para ilmuwan pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan mempelajari kebijakan dapat memberikan pemahaman tentang studi yang berkaitan dengan public policy atau kebijakan public dan kebijakan pendidikan(Educational Policy). Kepentingan ini memiliki kaitan yang erat dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan pendidikan.
Dengan keterlibatan ilmuwan pendidikan dalam ranah kebijakan pendidikan dapat mengoreksi atau meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi dalam perumusan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama ini. Dengan mempelajari studi kebijakan pendidikan ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk seseorang yang ingin mengembangkan profesinya sebagai analisis kebijakan pendidikan (Sutapa, 2005, p. 5).
Berbicara mengenai kebijakan pendidikan saat ini, tentunya tak dapat dipungkiri bahwa semua Negara di dunia sedang berjuang untuk menyesuaikan metode atau dengan cara apa yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa Pandemic Covid-19 yang tentunya tidak hanya mengacaukan di dunia pendidikan tetapi juga mengacaukan di semua lini kegiatan bermasyarakat seperti perekonomian, social, kesehatan dan lain sebagainya.
Selain itu, terdapat banyak juga hal-hal yang bersifat kontroversi seperti teori konspirasi, kebijakan pemerintah, keyakinan masyarakat terhadap fenomena pandemic Covid-19 dan lain sebagainya yang tentunya tidak senada yang diharapkan oleh sebagian masyarakat khususnya untuk kebijakan pendidikan saat ini.
"Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemic Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemic Covid-19," jelas Mendikbud dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemic Covid-19, secara daring, Rabu (2/9/2020).
Berdasarkan kutipan diatas, Mendikbud jelas menerangkan bahwa yang menjadi prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemic Covid-19 saat ini adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat secara umum serta tentunya dengan mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi ,psikososial nya.
Penulis setuju dengan prinsip kebijakan pendidikan, tidak ada yang salah dalam prinsip tersebut. Namun, seiring dengan berjalannya waktu ternyata terdapat beberapa kendala dalam proses pembelajaran.
Seperti contohnya jaringan internet tidak stabil, proses pembelajaran yang cenderung satu arah dan membosankan. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah memiliki fasilitas yang mumpuni untuk jaringan internet.
Selain itu, peserta didik juga cenderung mengalami peningkatan stress terhadap beban akademik sehingga tidak menutup kemungkinan pelarian nya adalah bermain game online yang sedang marak seperti yang kita ketahui saat ini.