[caption id="attachment_323391" align="alignnone" width="700" caption="Kapolres Kerinci AKBP Abdul Mun'im (www.buletinjambi.com)"][/caption]
Citra aparat Kepolisian RI memang belum memuaskan masyarakat sampai saat ini. Bahkan masyarakat belum merasakan adanya perubahan walau berganti-ganti Kapolri. Berbagai keluhan masyarakat seperti pungli di jalan oleh Polantas, laporan kasus yang tidak ditindaklanjuti, suap dalam penerimaan anggota Polri dan keluhan-keluhan lain seperti sudah menjadi hal yang biasa dalam tubuh Polisi kita. Sudah berganti beberapa Kapolri tetap saja citra Kepolisian kita tidak pernah membaik.
Bagi Polri sendiri citra ini tentu juga berpengaruh pada citra pribadi mereka. Memang tidak semua anggota Polri perilakunya tidak baik, masih banyak juga anggota Polri yang menunjukkan kinerja yang baik dan professional. Namun tetap saja pandangan sebagian besar masyarakat masih miring terhadap anggota Polri. Seolah-olah dalam pandangan masyarakat antara atasan dan bawahan di Polri itu sama saja dan tidak pernah beritikad baik dalam memberikan layanan yang professional kepada masyarakat luas.
Salah satu contoh resistensi masyarakat terhadap anggota Polri ini adalah dalam pencalonan anggota Polri sebagai Kepala Daerah di beberapa tempat terbukti tidak mendapat simpati dari masyarakat bahkan rata-rata mereka mendapat suara yang minim dan menjadi juru kunci.
Tentu Hal ini tidak bisa dibiarkan karena sama-sama tidak menguntungkan bagi Institusi Polri dan masyarakat. Dari internal Polri harus ada pengawasan ketat yang dilakukan terhadapparaanggota dan Kepala Kepolisian di daerah mulai dari Kapolsek sampai Kapolda yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dibawah Kapolri baru, Jenderal (Pol) Sutarman mulai dilakukan gebrakan dengan melakukan ‘operasi senyap’ terhadap Korp Lalu Lintas (Korlantas) yang selama ini memang mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Minggu kemaren, Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jawa Timur mengalami perombakan personil besar-besaran setelah ditemui adanya penyimpangan.
Sebenarnya ada aturan di Polri yang menyebutkan dimana bawahan berhak menolak perintah atasannya yang menyimpang dan melaporkannya kepada pengawas Internal, namun karena kondisi internal yang belum memungkinkan banyak para bawahan yang tidak berani melaporkan penyimpangan yang dilakukan atasannya.
Mungkin melihat kondisi internal yang mulai kondusif sejak Kapolri dijabat oleh Jenderal Sutarman, seorang Wakapolres di Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi berani mengadukan tingkah laku atasannya (Kapolres) yang dinilai meresahkan masyarakat dan mencoreng institusi Polri.
Dalam surat yang ditujukan kepada Kapolri, Kapolda, Kompolnas, Ombudsman RI, Irwasus Polri, Kadiv Propam Polri dengan tembusan Irwasda PoldaJambi, Dir Intel PoldaJambi, dan Kabid Propam PoldaJambi, tertanggal 22 April 2014, Wakapolres Kerinci Kompol M. Sanusi melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh atasan dan rekannya sendiri yaitu Kapolres Kerinci AKBP Abdul Mun’im SE, SH, MSi, Kasat Reskrim AKP Agus Saleh dan Kasat Lantas AKP Suroto.
Dalam laporannya, Kompol Sanusi menyebutkan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Kapolres dan Kasat tersebut yakni :
1.Setiap Kepala Dinas yang memiliki anggaran besar seperti Dinas PU, Kesehatan, Pendidikan, baik kabupaten kerinci maupun Kota Sungai Penuh setiap bulan wajib setor, disamping itu diwajibkan memberikan proyek untuk Kapolres.
2.Pada saat penerimaan CPNS 2013 di Kota Sungai Penuh, Kapolres meminta jatah 3 orang dan yang lulus hanya 2 orang, dan penerimaan K2 di Kabupaten Kerinci, Kapolres memanggil Kepala BKD dan menerima jatah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3.Setiap Kapolres tugas keluar daerah, kontraktor yang ada di kabupaten kerinci dan sungai penuh serta pegawai PU dipanggil menghadap kerumah dinas dan harus setor dengan alasan untuk biaya keluar kota. Jika tidak datang maka kopolres mencari-cari kesalahan dan tidak segan-segan membuat laporan informasi dan dilanjutkan dengan membuat surat perintah dan pura-pura melakukan pengecekan terhadap pekerjaan kontraktor di lapangan, jika kontraktor sudah menghadap maka kasus yang dilidik hilang dengan sendirinya.
4.Anggaran lidik sidik, anggaran lalu lintas, anggaran BIMMAS, anggaran untuk Polsek-Polsek hanya diterima oleh polsek 60 %, dan dipotong oleh juru bayar atas perintah Kapolres 40%.
5.Melakukan pungutan yang diluar ketentuan ditempat pembayaran pajak SAMSAT yang rata-rata Kapolres mendapatkan antara Rp. 50 jt – Rp. 60 jt setiap bulan, dan pungutan ditempat SIM yang diluar ketentuan Kapolres mendapat Jatah Rp. 40 jt – Rp. 50 jt.
6.Penerimaan 595 Bintara Polri 2014 di Polres Kerinci, Kapolres melalui stafnya memungut biaya Rp. 250.000,- per orang dengan alasan untuk biaya berangkat ke Jambi, padahal biaya travel hanya Rp. 120.000,-, sementara sisanya R. 130.000,- diperkirakan kapolres mendapatkan hasil sebesar Rp. 77.000.000,-.
7.Kasus-kasus seperti kasus minyak yang ada di Polres Kerinci tahun 2013 dan 2014 ada 16 laporan polisi dengan barang bukti 50-65 ton yang terdiri dari minyak bensin, solar, minyak tanah dan minyak mentah, tidak satupun yang lanjut ke JPU atau proses penyidikannya tahap 2. Semua di selesaikan atau 86 oleh Polres Kerinci. Barang bukti kendaraan seolah-olah dipinjamkan kembali kepada tersangka dengan membayar imbalan. Parahnya lagi BB minyak dijual kembali.
8.DanaPilkadaBupati Kerinci dan Dana PNBP untuk anggota lalu lintas yang tidak tersalur secara keseluruhan padahal dana tersebut mencapai ratusan juta rupah.
Semoga peristiwa ini menjadi titik awal dari perbaikan citra Polri yang tidak hanya harus dikontrol oleh masyarakat namun juga oleh internal Polri sendiri. Apresiasi tinggi layak diberikan kepada Wakapolres tersebut dengan keberaniannya melawan arus. Semoga tidak menjadi anti klimaks seperti Kasus Cicak Buaya tempo dulu.
Sumber : http://www.saktinews.com/2014/05/inilah-laporan-sanusi-ke-kapolri.html