Pendidikan merupakan salah satu aspek penunjang untuk membangun masyarakat. Untuk menciptakan pendidikan efektif, kebijakan kekuasaan diperlukan untuk menentukan arah,standar,serta pelaksanaan pendidikan. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang muncul dan harus ditangani dengan bijak. Artikel ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Kekuasaan dalam Pendidikan serta Kendala Dan Isu-isu Dalam Pelaksanaannya.
Kebijakan Pendidikan:
Kebijakan dalam pendidikan adalah upaya untuk mengatur pendidikan sehingga setiap orang dapat masuk kedalamnya serta memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Kebijakan pendidikan mencakup serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan tujuan, standar, dan arah pendidikan. Kebijakan pendidikan berfokus pada kurikulum, penilaian, pengelolaan, pendanaan, dan aksesibilitas pendidikan. Namun, kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, mendorong inklusi, dan memastikan kualitas pendidikan yang merata.
Kekuasaan dalam Pendidikan:
Kekuasaan dalam pendidikan adalah sebuah bentuk legalitas terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, legalitas artinya kebermaknaan kepemimpinan dalam berorganisasi untuk memperoleh kekuasaan individual ataupun kolektivitas.
Kekuasaan dalam pendidikan merujuk pada kontrol dan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan administrasi dalam mengambil keputusan dan mengatur pelaksanaan pendidikan. Kekuasaan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan, menentukan kurikulum, mengevaluasi guru, dan mengontrol aksesibilitas pendidikan. Namun, penggunaan kekuasaan yang tidak tepat dapat mengarah pada penyalahgunaan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam pendidikan.
Isu Kebijakan Pendidikan
Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi serta penyesuaian , kasus pengadilan sipil atau criminal dapat menjadi masalah kebijakan public melalui tindakan legislative atau perundangan.
isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan.
Isu-isu Kebijakan Pendidikan Di Indonesia