Melihat hasil rapat kemarin, Demokrat secara umum memutuskan untuk mundur dari putusan sidang Pilkada DPRD. Menurut Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, langkah itu diambil setelah mengikuti dinamika dan tahapan demi tahapan perkembangan baik di dalam forum paripurna maupun dinamika yang berkembang ditengah masyarakat. Berkenaan hal itu, Demokrat memutuskan tidak mengikuti dua pilihan dalam pembahasan RUU Pilkada, baik pilkada secara langsung maupun tak langsung serta berbagai variannya.
Source: thepeacenow.wordpress.com
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso, opsi pilkada dikembalikan pada DPRD yang didukung oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih (Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra) memenangkan voting dengan dukungan 226 suara. Sedangkan opsi pilkada langsung oleh rakyat yang didukung Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Partai Hanura memperoleh dukungan 135 suara.
Langkah tersebut diambil karena opsi ketiga partai demokrat “ditolak”, lalu Benny K Harman, anggota Fraksi Demokrat, mengatakan bahwa maka perkenankan kami untuk bersikap netral. Kami mengambil sikap untuk walkout. Fraksi Demokrat menyatakan, tidak ingin kehadirannya membawa masalah baru. Fraksi Demokrat mengklaim, menjunjung tinggi seluruh proses yang ada dan berperan sebagai penyeimbang.
Semua hal di atas bertolak belakang dengan setelah selama hampir 10 tahun lamanya dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan gubernur, bupati/walikota akhirnya dikembalikan lagi ke DPRD. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai Demokrat sudah sukses menjerumuskan kembali demokrasi lokal Indonesia ke masa kegelapan. Demokrat menggunakan pendekatan seolah-olah demokratis. Padahal mereka sebaliknya, menggunakan demokrasi sebatas sebagai alat pencitraan saja. Berkenaan dengan hal tersebut, langkah yang harus diambil dalam sidang tersebut seharusnya berpegang teguh pada Pancasila. Mengingat, Pancasila tersebut sebagai dasar negara, bukan hanya pajangan di dinding-dinding belaka. Pancasila mendasari seluruh aturan yang ada di Indonesia, pancasila juga yang dapat menopang adanya ideologi, sosial budaya, ekonomi, politik, dll.
see: Pancasila Bukan Pilar Bangsa
