FITRA sekitar 2 hari yang lalu menuding bahwa ada anggaran fastastis yang digunakan oleh pasangan Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Basuki untuk Blusukan sebesar 26 Milyar atau 37juta per hari. Menurut penulis ada penyesatan dan pengalihan opini yang salah. Anggaran blusukan tersebut adalah anggaran operasional yang telah di atur sesuai dengan PP yang mengatur tentang penggunaan anggaran sebesar maksimal 0.15% dari PAD, tetapi pasangan ini malah cuman mengambil 0.10% dari total PAD.
Pasangan Gubernur Jokowi-Basuki telah melakukan transpransi yang luar biasa dengan mengumumkan jumlah insentif pajak daerah di web www.ahok.org beserta dengan penggunaannya. Kenapa FITRA saya sebutkan sebagai penyesatan informasi, adalah di karenakan dana yeng mereka sebutkan sebagai dana blusukan adalah dana operasional yang resmi sesuai dengan Undang Undang dan bukan merupakan mata anggaran tersendiri tetapi FITRA seolah olah menyebutkan ada anggaran tersendiri.
Untuk Menebus Ijazah dan Kegiatan sosial.
Dalam www.tribunnews.com hari ini, Basuki secara jelas menerangkan bahwa dana itu adalah dana operasional yang penggunaannya di gunakan sebesarnya untuk kepentingan sosial dan bukan sebagai dana ceremony yang menghamburkan dana pajak. Bahkan ada beberapa yang di gunakan untuk menebus Ijazah sekolah warga DKI Jakarta yang tertahan selama 3-4 tahun.
Seperti kita ketahui, hampir semua daerah memiliki dana operasional yang besarannya berdasarkan jumlah Pajak Asli Daerah (PAD) itu dan sesuai dengan PP maksimal yang di pergunakan adalah 0.15%. PAD di kota DKI Jakarta adalah yang terbesar di Indonesia sehingga bukan mustahil jika anggaran operasional yang di dapatkan Kepala Daerah adalah besar juga per tahunnya hingga mencapai 26Milyar per tahunnya. Yang harus kita appresiasi adalah penggunaan dana operasional yang begitu transparan di web www.ahok.org hingga pengeluarannya bahkan di sebutkan begitu detail sehingga kita dapat melihat penggunaan dana operasional tersebut dengan detail.
Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ada motif tertentu dari FITRA dengan melemparkan wacana yang memutarbalikkan bahwa anggaran itu adalah dana operasional dan bukan anggaran "blusukan" yang berdiri sendiri. Saya berpikir adalah apakah mungkin karena elektabilitabis dari Jokowi yang meroket untuk menjadi Capres 2014 sehingga mengusik LSM tersebut sehingga untuk pemanasan menjelang 2014. Apakah LSM jugaberkepentingan untuk ikut berpolitik dan bukan mencerahkan masyarakat dengan informasi yang terang dan bukan menyesatkan di karenakan pernyataannya dapat dengan mudah menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Mari kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa janganlah kita melakukan plintiran plintiran untuk kepentingan sesaat. Bersyukurlah karena masyarakat sudah di berikan transaparansi yang demikian telanjang dan bahkan bisa mengontrollnya.
