Low Cost Green Car (LCGC), mobil murah dan ramah lingkungan kata pemerintah, tapi benarkah itu ramah lingkungan dan juga mobil murah ? atau mobil yang di murahkan oleh Pemerintah Pusat ?. Pertanyaan itu selalu ada ketika LCGC itu di luncurkan minggu ini.
Yang menjadi berita ini begitu heboh adalah ketika Gubernur DKI Jakarta menyatakan protes ketidaksetujuannya akan program Pemerintah Pusat ini dengan menyatakan harusnya Pemerintah Pusat memikirkan Transportasi Massal yang murah bukan kebijakan mobil yang di buat murah. Apa yang menjadi dasar ketidaksetujuan ini ?. Pertanyaan ini pun muncul setelah adanya kontroversi ini.
Saya ingin mencoba memahami apa yang menjadikan Pak Jokowi tidak setuju akan program ini. Saya akan mulai berpikir dari yang simpel terlebih dahulu.
- Low Cost Green Car. Dari namanya, harusnya mobil ini murah dikarenakan oleh efisiensi atau mungkin menggunakan tehnologi yang membuatnya menjadi murah tetapi yang terjadi adalah murahnya mobil ini di karenakan adanya penghapusan PPnBM (Pajak Barang Mewah) oleh Pemerintah Pusat. Menjadi pertanyaan, untuk orang dengan penghasilan yang mampu membeli mobil seharga 100juta, Pemerintah memberikan fasilitas yang begitu wah lalu bagaimana dengan masyarakat miskin yang memiliki penghasilan di bawah UMR ?. Apakah Pemerintah mampu menyediakan sembako yang murah ?. Bukankah sekarang Indonesia harusnya membutuhkan Uang untuk melakukan pembangunan insfrastruktur jalan yang semakin amburadul ? Bukankah Utang Indonesia sudah lebih dari 2000Triliun ?. Yang juga menjadi pertanyaan saya, Bukankah Indonesia sekarang dalam fase krisis Ekonomi yang menyebabkan nilai rupiah merosot ?. Lalu mobil yang "katanya murah" ini dinamakan Green Car, apakah menggunakan bahan bakar Gas (BBG) atau mungkin sejenis mobil Listrik ?. Tidak juga. Putus rangkaian logika saya, bijaksanakah kebijakan Pemerintah ini yang menurut saya sudah di luar akal sehat.
- Transportasi Massal. Gubernur DKI Jakarta menyatakan ketidaksetujuannya akan "mobil murah" ini dengan menyatakan bahwa daerah lebih membutuhkan Transportasi Massal yang murah. Logika saya harusnya berkata, jika mobil untuk pribadi saja, PPnBM-nya di hapuskan, harusnya Bis atau alat Transportasi Massal juga di hapuskan. Ternyata tetap di kenakan PPnBM. Padahal Transjakarta menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG). Bukankah Transportasi Massal tidak menggunakan Bahan Bakar Subsidi yang menyedot APBN ?. Menurut saya, ini logika yang terbalik balik dari Pemerintah Pusat.
- Dijual di Daerah. Ini adalah sebuah pernyataan dari para menteri yang bikin saya tertawa cukup lama sekaligus prihatin. Berpikirkah mereka, Bahwa Perputaran uang di Indonesia 60%-nya berada di Jakarta ? Berpikirkah mereka bagaimana Infrastruktur di daerah, yang menurut saya jika di Jawa saja sudah memprihatinkan lalu bagaimana di Luar Jawa? Bukankah mobil yang di pakai di Luar Jawa kebanyakan adalah 4WD (4 roda penggerak) di karenakan saking buruknya infrastruktur di daerah ? Alasan yang menurut saya sangatlah membodohi diri sendiri atau mungkin ngeles dengan cara yang terlihat bodoh.
- Subsidi BBM. Para Menteri yang "mulia" itu mengatakan dengan adanya mobil yang irit maka subsidi BBM dapat di kurangi karena mobil "murah" ini sangatlah irit. Lupakah mereka bahwa di beberapa daerah terjadi kemacetan yang dapat membuat mobil menjadi boros BBM ?Bukankah Subsidi itu pada defisinya adalah untuk yang tidak mampu, kenapa di berikan kepada yang mampu beli mobil seharga 100jt ?
Terlihat kebijakan Pemerintah Pusat yang dari hari ke hari semakin di luar akal sehat dan membodohi diri sendiri serta masyarakat luas. Beginikah alur logika Pemerintah yang di amanati memegang uang APBN per tahun sebesar 1400T lebih ?. Maka Pemerintah Pusat maupun rakyat Indonesia janganlah bermimpi untuk menjadi bangsa yang maju dan kaya serta mensejahterakan rakyatnya karena kita mempunyai Pemerintah yang bahkan untuk mengurus logikanya sendiri mereka tidak mampu.
Semoga kita tidak salah memilih pemimpin di tahun 2014 untuk memilih pemimpin yang mau dan berniat untuk membuat rakyatnya mencintai pemimpinnya.
Salam...
